Babel,LibangNews.Com- Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, bersama Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Babel, Fery Afriyanto, mengikuti Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan secara daring, Rabu (24/12/2025).
Rapat tersebut berlangsung dari Ruang Video Conference Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di Air Itam, Pangkalpinang, dan dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian. Seluruh kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia turut ambil bagian dalam agenda nasional tersebut.
Evaluasi ini difokuskan pada capaian realisasi pendapatan dan belanja daerah menjelang penutupan tahun anggaran. Dalam pemaparan yang disampaikan Kementerian Dalam Negeri, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tercatat sebagai salah satu daerah dengan kinerja pengelolaan anggaran yang cukup baik.
Hingga penghujung tahun 2025, realisasi pendapatan Provinsi Babel telah melampaui angka 80 persen dari target yang ditetapkan. Sementara itu, realisasi belanja daerah mengalami lonjakan signifikan, dari sebelumnya 77,09 persen meningkat menjadi 91,01 persen, sehingga menempatkan Bangka Belitung pada posisi ke-21 secara nasional.
Secara keseluruhan, Mendagri menyampaikan bahwa realisasi pendapatan daerah di tingkat nasional telah mencapai 88,35 persen. Adapun realisasi belanja daerah berada di angka 75,43 persen, dengan rincian provinsi sebesar 76,8 persen, pemerintah kota 75,87 persen, dan pemerintah kabupaten 74,71 persen.
Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri menegaskan pentingnya optimalisasi dan percepatan serapan anggaran di sisa waktu tahun berjalan. Ia meminta pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan kendala yang menghambat realisasi belanja, terutama terkait proses administrasi dan pengadaan barang dan jasa.
“Koordinasi antar perangkat daerah harus diperkuat agar tidak ada anggaran yang tertahan dan manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat,” tegas Mendagri.
Rapat koordinasi tersebut turut diikuti oleh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, antara lain Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakuda) Babel, Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda Babel, serta perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Babel.
