Babel,LibangNews.Com- Sejumlah tokoh agama yang tergabung dalam Aliansi Umat Islam Bangka Belitung menyampaikan aspirasi kepada DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait rencana keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BOP). Aspirasi tersebut disampaikan langsung dalam audiensi bersama Ketua DPRD Babel, Kamis (5/3/2026).
Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Ketua DPRD Babel itu dihadiri oleh para habaib, ulama, ustaz, dan ustazah dari berbagai daerah di Bangka Belitung. Dalam audiensi tersebut, mereka menyampaikan pernyataan sikap yang berisi penolakan terhadap rencana bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace.
Selain itu, para tokoh agama juga menyuarakan kekhawatiran terkait kemungkinan pengiriman pasukan TNI ke wilayah Palestina apabila Indonesia terlibat dalam forum tersebut.
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, mengatakan audiensi tersebut digelar setelah pihaknya menerima surat permohonan dari Forum Ulama Bangka Belitung beberapa hari sebelumnya.
“Beberapa hari lalu kami menerima surat dari Forum Ulama Bangka Belitung yang meminta audiensi untuk menyampaikan aspirasi para habaib, ulama, ustaz, ustazah, dan masyarakat terkait Board of Peace,” kata Didit.
Ia menjelaskan, dalam pertemuan tersebut para tokoh agama menyampaikan sejumlah poin pernyataan sikap yang mencerminkan pandangan dan kekhawatiran masyarakat terkait rencana keterlibatan Indonesia dalam forum tersebut.
Didit menegaskan bahwa DPRD sebagai lembaga perwakilan daerah berkewajiban menampung aspirasi masyarakat. Namun, keputusan terkait kebijakan tersebut berada di tangan pemerintah pusat.
“Ini merupakan kebijakan pemerintah pusat, bukan kewenangan pemerintah daerah. DPRD hanya menampung aspirasi masyarakat untuk kemudian diteruskan kepada pihak yang berwenang,” ujarnya.
Ia memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan oleh Aliansi Umat Islam Bangka Belitung akan diteruskan kepada pemerintah pusat melalui DPR RI maupun Sekretariat Negara.
“Insyaallah semua aspirasi dan pernyataan sikap yang disampaikan para ulama dan tokoh masyarakat akan kami teruskan ke DPR RI serta Sekretariat Negara,” tutupnya.
