Pangkalpinang,LibangNews.Com- Pemerintah Kota Pangkalpinang berhasil mengamankan alokasi awal Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2026 sebanyak 131 unit rumah. Capaian tersebut menjadi pijakan awal Pemkot untuk mengejar sisa kuota 169 unit agar seluruh alokasi tahap I dapat terealisasi.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Konsolidasi Usulan BSPS 2026 yang berlangsung di Ruang Pertemuan Bapperida Kota Pangkalpinang, Jumat (30/1/2026). Rapat dipimpin langsung Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin, didampingi Wakil Wali Kota Dessy Ayutrisna dan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) M. Bellly Jawari, serta dihadiri para camat dan lurah se-Kota Pangkalpinang.
Kepala Dinas Perkim M. Bellly Jawari menjelaskan, program BSPS merupakan bagian dari Program Strategis Nasional pembangunan tiga juta rumah yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya di wilayah perkotaan. Dari kuota nasional tersebut, Pangkalpinang menjadi salah satu daerah penerima intervensi.
Awalnya, Pemkot Pangkalpinang mengajukan 460 unit rumah tidak layak huni. Namun setelah dilakukan pemutakhiran data berbasis Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) serta Sistem Informasi Bantuan Perumahan (SIBARU), jumlah usulan meningkat signifikan menjadi 602 unit.
“Dari total tersebut, 249 unit masuk kategori eligible pada desil 1 sampai 4. Pada tahap awal, 131 unit sudah terverifikasi dan siap dilaksanakan,” ungkap Bellly.
Ia menambahkan, kebijakan terbaru BSPS 2026 mensyaratkan minimal 10 unit per kelurahan agar program dapat dijalankan. Untuk itu, pemerintah akan membentuk kelompok penerima bantuan di setiap wilayah guna mempermudah koordinasi dan pengawasan di lapangan.
Sementara itu, Wali Kota Pangkalpinang Prof. Saparudin menilai capaian awal ini merupakan hasil kerja keras dan sinergi seluruh perangkat daerah, meski dihadapkan pada berbagai keterbatasan administratif dan fiskal.
“Kita mulai dari kondisi yang tidak mudah. RTRW belum tuntas, RPJMD belum disusun, APBD baru ditetapkan di akhir tahun, dan tidak ada transfer dana pusat. Tapi kita tidak berhenti bekerja,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, jajaran Pemkot aktif melakukan audiensi ke kementerian serta melengkapi seluruh persyaratan teknis yang diminta pemerintah pusat. Hasilnya, alokasi BSPS tahap pertama 2026 meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sekitar 50 unit.
“Tahun ini langsung 131 unit di tahap awal. Ini bukti gotong royong. Lurah punya peran kunci karena merekalah yang paling memahami kondisi rumah warga,” tegasnya.
Wali Kota juga menargetkan sisa 169 unit dapat segera dipenuhi agar tidak ada alokasi yang terbuang. Menurutnya, program perumahan harus memberikan dampak langsung dan nyata bagi masyarakat.
Selain BSPS, Pemkot Pangkalpinang juga masih mengupayakan program pembangunan rumah susun melalui pemerintah pusat. Namun rencana tersebut belum dipublikasikan secara luas karena masih dalam proses pengajuan.
“Kita sampaikan yang sudah jelas saja. Target kita, jika ritmenya konsisten, penanganan rumah tidak layak huni bisa tuntas dalam dua sampai tiga tahun ke depan. Jangan kerja mepet, Agustus nanti kita sudah harus bersiap lagi untuk 2027,” pungkasnya.
