Pangkalpinang,LibangNews.Com- Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin, angkat bicara terkait keluhan masyarakat mengenai tersendatnya distribusi gas LPG 3 kilogram dalam beberapa waktu terakhir.
Menurut Prof. Saparudin, Pemerintah Kota Pangkalpinang telah menelusuri penyebab terjadinya kelangkaan tersebut. Berdasarkan laporan yang diterimanya dari jajaran internal, hambatan distribusi LPG 3 kg dipicu oleh faktor transportasi laut.
“Kemarin saya sudah minta Pak Asisten untuk mencari tahu kenapa gas LPG bisa tersendat. Laporan yang kami terima, hambatan ini terjadi karena faktor transportasi, terutama akibat gelombang pasang dan kondisi cuaca yang belum memungkinkan,” ujar Prof. Saparudin, Rabu (21/1/2026).
Meski demikian, ia menyebutkan bahwa pasokan LPG 3 kg ke Pulau Bangka diperkirakan akan kembali normal dalam waktu dekat.
“Informasi yang saya terima, dalam satu hingga dua hari ke depan gas LPG sudah masuk kembali,” tambahnya.
Menanggapi pertanyaan mengenai persoalan distribusi LPG yang kerap berulang setiap tahun saat cuaca buruk, Prof. Saparudin menjelaskan bahwa kondisi geografis Bangka sebagai wilayah kepulauan menjadi tantangan utama.
Ia menyebutkan, kapal pengangkut LPG yang masuk ke Pulau Bangka saat ini memiliki tonase terbatas sehingga sangat rentan terganggu oleh gelombang tinggi.
“Kapal-kapal yang masuk ke Pulau Bangka ini tonasenya tidak bisa besar. Akibatnya, ketika gelombang tinggi atau cuaca buruk, pengiriman menjadi terganggu. Kalau kapal besar, sebetulnya tidak terlalu terpengaruh,” jelasnya.
Lebih lanjut, Prof. Saparudin menilai keterbatasan tersebut tidak terlepas dari kondisi Pelabuhan Pangkal Balam yang belum mampu menampung kapal berukuran besar. Oleh karena itu, Pemkot Pangkalpinang berencana mendorong pengembangan pelabuhan sebagai solusi jangka panjang.
“Ke depan, khususnya di Pangkalpinang, kita akan berkoordinasi dengan KSOP dan Pelindo sebagai penyelenggara pelabuhan. Harapan kami, Pelabuhan Pangkal Balam bisa dikembangkan, bahkan dipindahkan ke depan setelah jembatan, agar bisa menampung kapal yang lebih besar dan tidak terkendala pasang surut,” ungkapnya.
Namun demikian, ia mengakui bahwa hingga saat ini koordinasi dengan Pelindo dan KSOP masih dalam tahap internal pemerintah daerah. Pengembangan Pelabuhan Pangkal Balam sendiri telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
“Saat ini kami masih merumuskan secara internal. Di dalam RPJMN Presiden, pengembangan Pelabuhan Pangkal Balam sudah menjadi salah satu program. Tahun 2026 ini akan kami rumuskan bersama Bapperida dan juga berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi untuk menentukan solusi terbaik,” pungkas Prof. Saparudin.
