Pangkalpinang,LibangNews.Com-Pemerintah Kota Pangkalpinang menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola pemerintahan menjelang tahun anggaran 2026. Hal ini disampaikan Wakil Wali Kota Dessy Ayutrisna saat mengikuti Entry Meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2026 serta Penyampaian Hasil Evaluasi SPIP Terintegrasi Tahun 2025 bagi pemerintah daerah se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Kegiatan yang berlangsung secara virtual dari Smart Room Center, Jumat (27/2/2026), menjadi ajang evaluasi sekaligus penyelarasan kebijakan daerah agar sejalan dengan prioritas nasional dan program strategis pemerintah pusat.
Dessy menekankan pentingnya perencanaan dan penganggaran yang akuntabel serta berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat. Menurutnya, pemerintah daerah diminta memfokuskan kebijakan pada lima isu utama, yakni kesehatan, pengentasan kemiskinan, penanganan stunting, ketahanan pangan, dan pendidikan.
“Kelima sektor ini harus menjadi prioritas karena menyentuh langsung kualitas hidup masyarakat. Perencanaan hingga pengawasan harus diperkuat agar tidak menimbulkan potensi pelanggaran pada 2026,” ujarnya.
Ia juga menyoroti hasil evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tahun 2025 yang menempatkan Pemerintah Kota Pangkalpinang pada level 2. Capaian tersebut menunjukkan sistem pengendalian telah berjalan dan terdokumentasi, namun masih membutuhkan penguatan agar lebih efektif dan terintegrasi.
Usai entry meeting, Pemkot Pangkalpinang akan segera melakukan koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan.
“Kami akan pastikan seluruh OPD memahami arah kebijakan ini agar perencanaan, penganggaran, dan pengawasan berjalan sesuai arahan pemerintah pusat,” kata Dessy.
Sementara itu, Inspektur Daerah Kota Pangkalpinang M Syahrial menyatakan pihaknya akan fokus memperbaiki tindak lanjut hasil evaluasi tahun 2025 sebagai persiapan menghadapi tahun anggaran 2026.
“Target kami adalah peningkatan maturitas SPIP. Dengan parameter, peran, dan alat ukur yang jelas, perbaikan bisa dilakukan secara sistematis dan terarah,” ujarnya.
Melalui langkah tersebut, Pemkot Pangkalpinang berharap kualitas tata kelola pemerintahan semakin transparan dan akuntabel, sekaligus mampu mendukung pencapaian target pembangunan daerah yang selaras dengan agenda prioritas nasional.
