Pangkalpinang,LibangNews.Com- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Pangkalpinang memanfaatkan momentum Ramadan untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui kegiatan “Ngabuburit Pengawasan” yang digelar secara daring, Selasa (3/3/2026).
Mengangkat tema peningkatan kapasitas pengawas pemilu melalui perspektif konstitusi dan etika elektoral, forum ini menghadirkan Hendra Sudrajat sebagai narasumber. Kegiatan diikuti jajaran pimpinan dan staf Bawaslu Kota Pangkalpinang, perwakilan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta peserta dari sejumlah daerah.
Ketua Bawaslu Kota Pangkalpinang, Imam Ghozali, mengatakan kegiatan ini menjadi bagian dari konsolidasi kelembagaan di masa non-tahapan pemilu. Menurutnya, periode tersebut justru menjadi waktu strategis untuk memperkuat kapasitas dan integritas jajaran pengawas.
“Di masa non-tahapan ini kami punya ruang untuk meng-upgrade kemampuan, memperkuat moralitas, sekaligus meneguhkan komitmen kelembagaan. Dinamika kepemiluan di Pangkalpinang menuntut kesiapan yang tidak hanya teknis, tetapi juga etis,” ujarnya.
Ia menekankan, penguatan SDM tidak berhenti pada aspek regulasi dan prosedur, melainkan juga menyentuh dimensi integritas serta etika demokrasi.
Dalam pemaparannya, Hendra menyoroti tantangan demokrasi Indonesia yang dinilai masih dibayangi praktik politik uang, krisis etika, dan polarisasi legitimasi. Karena itu, ia mendorong pengawasan pemilu tidak semata administratif, melainkan berbasis nilai moral dan spiritual.
Menurutnya, Ramadan menjadi momentum refleksi untuk menanamkan nilai amanah, kejujuran, kesabaran, serta transparansi dalam setiap proses demokrasi. “Demokrasi yang kuat bukan hanya sah secara hukum, tetapi juga memiliki legitimasi moral di mata publik,” katanya.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya pendekatan kultural dalam pengawasan partisipatif, terutama di Kota Pangkalpinang yang memiliki tradisi religius dan budaya gotong royong yang kuat.
Dalam sesi diskusi, salah satu peserta mempertanyakan pandangan seorang akademisi yang sempat mengusulkan pembubaran Bawaslu. Menanggapi hal itu, Hendra menilai lembaga pengawasan tetap memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas pemilu.
Menurutnya, yang dibutuhkan bukan pembubaran, melainkan penguatan mandat serta optimalisasi pendidikan pemilih dan pengawasan partisipatif secara berkelanjutan.
Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kota Pangkalpinang menegaskan komitmennya menghadirkan pengawasan yang profesional, independen, dan berintegritas guna menjaga kedaulatan rakyat serta legitimasi hasil pemilu.
