Pangkalpinang,LibangNews.Com- Pemerintah Kota Pangkalpinang kembali melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran daerah. Evaluasi tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Pangkalpinang, Saparudin bersama Wakil Wali Kota Dessy Ayutrisna dalam rapat evaluasi fisik dan keuangan APBD hingga Februari 2026 di Ruang Rapat Bapperida, Senin (16/3/2026).
Rapat ini merupakan agenda rutin yang digelar setiap bulan pada minggu kedua guna memantau perkembangan pelaksanaan program di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Wali Kota Pangkalpinang, Saparudin mengatakan rapat evaluasi tersebut bertujuan untuk melihat capaian kinerja OPD selama satu bulan terakhir, termasuk progres kegiatan serta tingkat penyerapan anggaran.
Menurutnya, melalui rapat rutin ini setiap OPD diharapkan dapat mempersiapkan laporan perkembangan program kerja secara lebih terukur.
“Ini rapat rutin bulanan kita untuk melihat hal-hal penting selama satu bulan terakhir, termasuk progres kegiatan. Dengan dilaksanakan setiap minggu kedua, OPD bisa mempersiapkan laporan perkembangan dari masing-masing instansi,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Saparudin juga memberikan perhatian khusus kepada OPD yang dinilai masih belum maksimal dalam menjalankan program kegiatan maupun dalam penyerapan anggaran.
Ia menegaskan pemerintah kota akan terus mengingatkan dan mendorong OPD agar meningkatkan kinerjanya. Jika terdapat kendala di lapangan, pemerintah akan mencari solusi bersama agar pelaksanaan program tetap berjalan optimal.
“Kita ingatkan OPD yang kinerjanya masih kurang, baik dari sisi kegiatan maupun serapan anggaran. Kalau ada kendala, kita cari solusi bersama,” tegasnya.
Selain membahas kinerja OPD, rapat tersebut juga menyinggung penerapan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemkot Pangkalpinang.
Saparudin memastikan meskipun bekerja dari luar kantor, seluruh pegawai tetap wajib melakukan absensi secara daring serta melaporkan aktivitas pekerjaan setiap hari.
Menurutnya, sistem administrasi kepegawaian saat ini telah berbasis digital sehingga aktivitas pegawai dapat tetap terpantau meskipun tidak berada di kantor.
“Sekarang semua sudah online. Pegawai yang WFA tetap absen dan harus mengisi kegiatan harian. Setiap hari harus ada laporan kegiatan,” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan telah menerbitkan surat edaran singkat kepada seluruh pegawai sebagai pengingat agar tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab selama kebijakan WFA berlangsung.
Dalam rapat tersebut, Saparudin turut menyampaikan kabar positif terkait capaian kinerja Pemerintah Kota Pangkalpinang. Berdasarkan penilaian terbaru dari APK terhadap kinerja daerah, Pangkalpinang berhasil menempati posisi pertama setelah sebelumnya berada di peringkat kelima.
“Alhamdulillah, sekarang kita berada di posisi pertama di antara daerah lain. Sebelumnya kita di posisi lima, lalu berhasil naik menjadi yang terbaik,” ungkapnya.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat beberapa persoalan dalam pengelolaan barang milik daerah yang perlu segera dituntaskan. Beberapa di antaranya terkait pengelolaan sewa lahan serta percepatan proses sertifikasi aset tanah milik pemerintah kota.
Pemerintah Kota Pangkalpinang, kata dia, akan mengambil langkah strategis agar persoalan tersebut dapat diselesaikan secara bertahap.
Rapat evaluasi ini diharapkan menjadi pengingat bagi seluruh OPD untuk terus meningkatkan kinerja serta mempercepat pelaksanaan program pembangunan, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal.
