Jakarta,LibangNews.Com- Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terus mengambil peran aktif dalam menjaga ketahanan pangan nasional, khususnya pada komoditas jagung pakan ternak. Melalui rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, Polri memperkuat ekosistem pertanian jagung dari hulu hingga hilir agar petani terhindar dari praktik tengkulak dan memperoleh kepastian permodalan serta harga jual.
Rapat koordinasi tersebut digelar di Mabes Polri, Jumat (6/2/2026), dan diikuti secara daring oleh gugus tugas ketahanan pangan Polda se-Indonesia. Rakor dipimpin Karobinkar SSDM Polri Brigjen Langgeng Purnomo selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri.
Dalam forum itu, Polri menggandeng Kementerian Pertanian, Perum Bulog, BPK, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk menyusun strategi penguatan produksi jagung tahun 2026.
Brigjen Langgeng mengungkapkan, keberhasilan Indonesia tidak melakukan impor jagung pakan ternak sepanjang tahun 2025 menjadi pijakan penting untuk melangkah lebih maju di tahun 2026.
“Rakor ini menjadi momentum konsolidasi agar capaian tahun lalu dapat ditingkatkan dan sistem pengelolaan jagung nasional semakin kuat,” ujarnya.
Di sektor hulu, Polri berperan sebagai fasilitator akses permodalan petani jagung melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang melibatkan perbankan Himbara. Program ini telah diterapkan di sejumlah wilayah, seperti Nagreg dan Ciamis, Jawa Barat, di mana kelompok tani memperoleh kredit modal untuk kembali menanam dan memperluas lahan jagung.
Sementara itu, Senior Vice President BRI Danang Andi Wijanarko menyampaikan bahwa pada tahun 2026, BRI menyiapkan plafon KUR Mikro sebesar Rp180 triliun untuk sektor pertanian, termasuk pengembangan ekosistem jagung pakan ternak.
Di sisi hilir, Polri bersama Perum Bulog memastikan hasil panen petani terserap dengan harga yang layak. Bulog menargetkan pengadaan jagung sebanyak 1 juta ton untuk cadangan pangan pemerintah tahun 2026, dengan harga pembelian Rp6.400 per kilogram sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
“Kami fokus menjaga agar petani tidak dirugikan. Harga di tingkat petani harus minimal sesuai HPP,” kata Brigjen Langgeng.
Ia menambahkan, sinergi yang telah berjalan di sejumlah daerah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan terbukti mampu mendorong stabilitas harga dan meningkatkan kepercayaan petani.
Melalui program ini, Polri berharap pengembangan lahan tidur, peningkatan produksi jagung nasional, serta kesejahteraan petani dapat berjalan beriringan secara berkelanjutan.(*)
