Babel,LibangNews.Com- Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Me Hoa, memanfaatkan masa reses Masa Sidang I Tahun Sidang II 2026 untuk menyerap aspirasi sekaligus menyosialisasikan berbagai program Pemerintah Provinsi Babel kepada masyarakat. Kegiatan tersebut digelar di Ruang Pertemuan Kantor Desa Kampung Jeruk, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Jumat (16/1/2026).
Reses itu dihadiri perwakilan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Babel, di antaranya Bidang Kesejahteraan Rakyat, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kawasan (PUPRK).
Dalam pertemuan tersebut, Me Hoa yang juga menjabat Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Babel menjelaskan berbagai program strategis pemerintah provinsi yang dapat dimanfaatkan masyarakat, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, keagamaan, hingga infrastruktur.
Pada sektor kesejahteraan rakyat, ia menyampaikan adanya bantuan hibah untuk rumah ibadah dan lembaga pendidikan keagamaan. Bantuan tersebut, menurutnya, terbuka bagi masjid, musala, gereja, maupun lembaga pendidikan agama, sepanjang diajukan melalui proposal resmi sesuai ketentuan.
Selain itu, Me Hoa juga menyoroti program beasiswa dan bantuan pendidikan bagi pelajar serta mahasiswa kurang mampu. Pemerintah Provinsi Babel, kata dia, telah menjalin kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi untuk membantu mahasiswa melalui pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dari semester awal hingga akhir.
“Kami di DPRD terus memantau kondisi mahasiswa, baik yang menempuh pendidikan di Bangka Belitung maupun di luar daerah, dan berkoordinasi dengan Ikatan Student Bangka (ISBA) di berbagai kota,” ungkapnya.
Me Hoa menegaskan bahwa berbagai aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam reses tersebut bersifat lintas sektor. Aspirasi yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi akan terus dikawal agar dapat direalisasikan.
“Masukan dari masyarakat tidak hanya satu bidang, tetapi melibatkan banyak dinas. Khusus yang menjadi kewenangan provinsi, terutama pendidikan, kesehatan, dan keagamaan, akan kami kawal secara berkelanjutan,” tegasnya.
Sementara itu, perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Babel, Muhammad Febri, menyampaikan bahwa Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap menjadi prioritas pada tahun 2026. Ia menjelaskan, masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, khususnya kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI), dapat segera didaftarkan dan kepesertaannya aktif dalam waktu 1×24 jam.
Ia juga mengungkapkan rencana Pemerintah Provinsi Babel untuk membangun rumah sakit khusus jantung dan stroke. Pembangunan fasilitas kesehatan tersebut ditargetkan mulai dilaksanakan dalam beberapa tahun ke depan sebagai upaya mengurangi rujukan pasien ke luar daerah.
Dari sektor pendidikan, perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Babel memaparkan adanya sejumlah skema bantuan bagi siswa kurang mampu, termasuk melalui kolaborasi dengan Baznas dan lembaga zakat lainnya. Masyarakat diminta aktif berkoordinasi dengan pihak sekolah agar bantuan dapat diakses secara tepat.
Sementara itu, perwakilan Dinas PUPRK menjelaskan pembagian kewenangan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, khususnya terkait pembangunan jalan, perumahan, kawasan permukiman, serta penanganan kawasan kumuh. Pemahaman terhadap kewenangan tersebut dinilai penting agar pengajuan usulan pembangunan tidak salah sasaran.
Menutup kegiatan reses, Me Hoa berharap pertemuan tersebut dapat menjadi sarana edukasi bagi masyarakat terkait program pemerintah provinsi sekaligus memperkuat sinergi antarlevel pemerintahan dan masyarakat dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.
