Pangkalpinang,LibangNews.Com- Pemerintah Kota Pangkalpinang mendorong pemerintah pusat segera memberikan kepastian terhadap sejumlah isu strategis daerah, mulai dari status kepulauan hingga dukungan penguatan kapasitas pimpinan daerah.
Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, dalam forum “Rembuk dan Bincang-Bincang Otonomi Daerah” bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang digelar secara virtual, Rabu (1/4/2026).
Dalam forum yang diikuti 11 kabupaten/kota itu, Dessy menekankan bahwa pelaksanaan otonomi daerah harus berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, bukan hanya sebatas pembagian kewenangan.
Ia juga menyoroti belum adanya program pelatihan khusus bagi kepala daerah yang baru menjabat, termasuk di Pangkalpinang. Menurutnya, penguatan kapasitas pimpinan menjadi hal mendesak agar roda pemerintahan berjalan optimal.
Di sisi lain, persoalan fiskal turut menjadi perhatian, terutama terkait tingginya beban belanja pegawai dan Tunjangan Khusus Daerah (TKD) yang masih membayangi keuangan daerah.
Isu krusial lainnya adalah belum jelasnya status Pangkalpinang sebagai daerah kepulauan. Padahal, seluruh kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah lebih dulu menyandang status tersebut.
Selain itu, rencana pengembangan kawasan industri melalui BUMD juga terhambat karena perizinan dari pemerintah pusat yang belum rampung.
Pemkot Pangkalpinang berharap pemerintah pusat segera memberikan respons konkret terhadap berbagai persoalan tersebut agar tidak menghambat percepatan pembangunan daerah.
“Ini menyangkut keberlanjutan pembangunan, jadi kami berharap ada langkah cepat dari pemerintah pusat,” tegas Dessy.
