400 Nelayan Pangkalpinang Hampir 21 Hari Tak Melaut, Pertamina Siapkan Tambahan 120 Ribu Liter BBM

Babel,LibangNews.Com – Persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang berdampak terhadap aktivitas nelayan di Kota Pangkalpinang akhirnya mendapat titik terang. Pertamina dikabarkan akan menyalurkan tambahan sebanyak 120.000 liter BBM subsidi untuk memenuhi kebutuhan sekitar 400 kapal nelayan di wilayah tersebut.

Kepastian itu disampaikan Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, usai menerima audiensi perwakilan nelayan Pangkalpinang di ruang Ketua DPRD Babel, Selasa (3/11/2026).

Didit mengungkapkan, pihaknya menerima laporan dari Feryansa yang mewakili sekitar 400 nelayan terkait kesulitan mendapatkan BBM subsidi. Kondisi tersebut bahkan membuat sebagian nelayan tidak bisa melaut selama hampir 21 hari.

“Saya dapat WA dari Pak Feryansa yang mewakili 400 nelayan se-Kota Pangkalpinang. Kendala mereka ternyata sudah hampir 21 hari tidak melaut karena tidak ada BBM subsidi, baik solar maupun pertalite,” ungkap Didit.

Menindaklanjuti persoalan tersebut, Didit mengaku langsung menghubungi penanggung jawab Pertamina wilayah Bangka Belitung, Wijaksono.

Dari komunikasi tersebut, Pertamina disebut telah memberikan solusi berupa penambahan 120.000 liter BBM, termasuk pertalite untuk kebutuhan nelayan.

“Alhamdulillah sudah ada solusi. Pertamina akan menyalurkan kekurangan BBM untuk 400 nelayan Pangkalpinang, dengan catatan Dinas Kelautan Pangkalpinang segera menyelesaikan administrasinya. Kita minta secepat mungkin diselesaikan, dan DPRD akan mengawasi,” tegasnya.

Didit menjelaskan, persoalan utama yang dihadapi nelayan adalah ketidakseimbangan antara kuota BBM subsidi dengan jumlah kapal yang beroperasi.

Berdasarkan data yang disampaikan dalam audiensi, kuota solar yang tersedia sekitar 300.000 liter per bulan, sementara jumlah kapal nelayan kini mencapai 420 unit. Selain solar, nelayan juga membutuhkan pertalite untuk menunjang aktivitas melaut dan penerangan.

Tidak hanya menyelesaikan persoalan di Pangkalpinang, DPRD Babel juga akan memperjuangkan penambahan kuota BBM subsidi untuk nelayan dan masyarakat yang berhak di seluruh wilayah Bangka Belitung.

Didit mengatakan, pihaknya telah menjadwalkan pertemuan dengan BPH Migas pada Rabu (4/11/2026), guna mengusulkan penambahan kuota solar dan pertalite.

“Kami besok pagi sudah membuat jadwal dengan BPH Migas untuk mengusulkan penambahan BBM subsidi, baik solar maupun pertalite se-Bangka Belitung, termasuk untuk nelayan. Mudah-mudahan niat baik ini bisa diwujudkan sehingga pada 2027 nelayan benar-benar mendapatkan BBM subsidi, termasuk masyarakat yang berhak,” katanya.

Sementara itu, perwakilan nelayan Pangkalpinang, Feryansa, mengatakan audiensi tersebut merupakan upaya menyampaikan persoalan pemenuhan BBM agar aktivitas nelayan kembali berjalan lancar.

Ia menyebutkan, saat ini jumlah kapal nelayan di Pangkalpinang telah mencapai sekitar 420 unit. Namun, kuota solar yang tersedia masih sekitar 300 kiloliter atau 300.000 liter per bulan.

“Jumlah nelayan kita terus bertambah, sekarang sudah mencapai 420 kapal. Sementara jatah solar masih 300 kiloliter per bulan. Karena itu, kami meminta penambahan kuota supaya kebutuhan solar terpenuhi dan aktivitas melaut bisa berjalan lancar,” jelas Feryansa.

Selain solar, nelayan juga membutuhkan pertalite sekitar 50 liter untuk setiap trip atau sekali keberangkatan. Kebutuhan tersebut berbeda-beda, bergantung pada jenis kapal dan lamanya waktu melaut.

Menurut Feryansa, ada nelayan yang melaut selama tujuh hari, 12 hari, bahkan hingga 20 hari dalam satu perjalanan.

Ia mengaku, keterbatasan kuota BBM membuat nelayan kesulitan menjalankan aktivitasnya. Ketika jatah solar bulanan telah habis, mereka terpaksa menghentikan sementara kegiatan melaut.

“Kalau sampai 12 hari tidak melaut, tentu susah. Karena rata-rata penghidupan kami dari laut. Kalau tidak ke laut, kami tidak mendapatkan ikan maupun kepiting,” ujarnya.

Feryansa menjelaskan, meningkatnya hasil dan harga sejumlah komoditas perikanan turut mendorong masyarakat kembali menekuni pekerjaan sebagai nelayan. Kondisi itu berdampak pada bertambahnya jumlah kapal dan kebutuhan bahan bakar.

Ia berharap penambahan kuota BBM subsidi tidak hanya menjadi solusi sementara, tetapi juga diikuti kebijakan penyesuaian kuota sesuai perkembangan jumlah kapal dan kebutuhan riil nelayan.

Feryansa juga menyambut baik komitmen DPRD Babel untuk memperjuangkan penambahan kuota melalui BPH Migas bersama Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi maupun kota.

“Alhamdulillah, tadi kami sudah diterima audiensi dan beliau akan berjuang bersama-sama dengan Dinas Kelautan Provinsi dan Kota untuk memperjuangkan penambahan kuota. Mudah-mudahan ke depan kebutuhan BBM nelayan bisa terpenuhi,” tutupnya.

Adapun penyaluran tambahan BBM tersebut nantinya akan dikoordinasikan lebih lanjut oleh Dinas Kelautan Pangkalpinang bersama Pertamina, termasuk terkait administrasi dan mekanisme penyalurannya melalui subpenyalur.

Pos terkait