Pangkalpinang,LibangNews.Com- Pemerintah Kota Pangkalpinang memaparkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD sebagai bentuk pertanggungjawaban atas jalannya pemerintahan selama satu tahun terakhir di Ruang Sidang Paripurna DPRD Pangkalpinang, Senin (30/3/2026).
Wali Kota Pangkalpinang, Prof Saparudin, dalam penyampaiannya mengapresiasi dukungan DPRD, partai politik, serta masyarakat yang dinilai berperan dalam menjaga keberlanjutan pembangunan daerah.
Ia menjelaskan, tahun 2025 menjadi periode transisi kepemimpinan, di mana sebagian waktu masih dijalankan oleh penjabat kepala daerah hingga pelantikan wali kota dan wakil wali kota definitif pada Oktober 2025. Meski demikian, pelayanan publik dan program pembangunan tetap berjalan sesuai rencana.
Dari sisi keuangan, realisasi pendapatan daerah tercatat sebesar Rp930,14 miliar atau 93,64 persen dari target Rp993,29 miliar. Pendapatan tersebut ditopang oleh PAD yang melampaui target hingga 107,89 persen, sementara pendapatan transfer dan lainnya belum sepenuhnya optimal.
Adapun belanja daerah terealisasi Rp920,07 miliar atau 87,62 persen dari total anggaran Rp1,05 triliun.
Sejumlah sektor layanan dasar menunjukkan capaian yang cukup baik. Di bidang kesehatan, realisasi anggaran mencapai 96,59 persen dengan peningkatan fasilitas di RSUD Depati Hamzah, termasuk pembangunan ruang rawat inap dan laboratorium. Cakupan Universal Health Coverage (UHC) bahkan hampir menyentuh angka sempurna, yakni 99,86 persen.
Sementara itu, sektor pendidikan mencatat realisasi 85,03 persen dari anggaran Rp240,26 miliar, yang difokuskan pada pembangunan dan perbaikan sarana sekolah serta bantuan bagi siswa.
Pemerintah juga terus mendorong pembangunan infrastruktur dengan realisasi 91,56 persen, mencakup pembangunan jalan, jaringan air bersih, serta pemeliharaan fasilitas umum.
Di bidang ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan menjadi 5,73 persen. Penurunan ini didukung pelaksanaan job fair dengan ratusan lowongan kerja, serta pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja.
Namun, tidak semua indikator menunjukkan tren positif. Realisasi investasi justru menurun signifikan menjadi Rp2,62 triliun dari sebelumnya Rp4,94 triliun, yang menjadi catatan penting bagi pemerintah untuk meningkatkan daya saing daerah.
Selain itu, berbagai program sosial juga terus digulirkan, termasuk bantuan bagi kelompok rentan seperti lansia terlantar, penyandang disabilitas, anak terlantar, hingga korban bencana.
Dalam mendukung program nasional, Pemkot Pangkalpinang turut menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembentukan Koperasi Merah Putih di setiap kelurahan, serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat.
Berbagai inovasi pelayanan publik juga terus dikembangkan, seperti layanan administrasi kependudukan di hari libur dan program jemput bola guna memudahkan akses masyarakat.
Sepanjang 2025, Kota Pangkalpinang juga meraih sejumlah penghargaan, di antaranya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, predikat badan publik informatif, serta penghargaan Daerah Tertib Ukur.
Menutup penyampaiannya, Wali Kota menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperbaiki kinerja dan meningkatkan kualitas pelayanan.
“Masih ada kekurangan yang perlu dibenahi. Namun dengan kolaborasi semua pihak, kami optimistis pembangunan Pangkalpinang akan terus bergerak ke arah yang lebih baik,” ujarnya.
