Pangkalpinang,LibangNews.Com – Pemerintah Kota Pangkalpinang mendorong percepatan pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 bersama DPRD agar berbagai program prioritas dapat segera direalisasikan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Pangkalpinang, Saparudin Masyarif, usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kota Pangkalpinang dengan agenda penyampaian Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026, Senin (3/8/2026).
Menurut Saparudin, percepatan pembahasan dilakukan karena proses penyusunan Perubahan APBD berlangsung bersamaan dengan pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027. Oleh sebab itu, pemerintah daerah telah menyiapkan seluruh dokumen pendukung agar tahapan pembahasan dapat segera dimulai.
“Kami berharap DPRD dapat mempercepat pembahasan Perubahan APBD karena waktunya bersamaan dengan penyusunan APBD 2027. Dari sisi pemerintah, seluruh dokumen yang diperlukan sudah siap,” kata Saparudin.
Ia menambahkan, penyesuaian anggaran diperlukan agar program pembangunan yang telah direncanakan dapat diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung program strategis Pemerintah Kota Pangkalpinang.
Menurutnya, perubahan tersebut menjadi langkah untuk memastikan setiap kebijakan yang dijalankan mampu menjawab tantangan pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Pemkot Pangkalpinang memprioritaskan sejumlah sektor penting, di antaranya peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan, pembangunan infrastruktur pelayanan publik, serta penataan kawasan perkotaan.
Selain itu, pemerintah juga akan memberi perhatian terhadap penataan pasar, penertiban pedagang kaki lima, dan pengelolaan persampahan sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan kota yang lebih tertata dan nyaman.
Saparudin berharap seluruh program yang diakomodasi dalam Perubahan APBD 2026 dapat segera direalisasikan sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat sekaligus mendukung percepatan pembangunan di Kota Pangkalpinang.
