Stempel Hoaks Picu Keberatan PWI, Polda Babel Beberkan Dasar Hukum Diskresi

Babel,LibangNews.Com– Polemik pemberian label atau stempel hoaks terhadap sejumlah media yang memberitakan dugaan pemukulan oknum anggota TNI oleh anggota Polsek Sungailiat mendapat tanggapan resmi dari Polda Bangka Belitung.

Menanggapi surat keberatan yang dilayangkan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bangka Belitung, Polda Babel menyampaikan hak jawab sekaligus membeberkan dasar hukum atas langkah yang dilakukan Bidang Humas.

Surat hak jawab tersebut telah disampaikan ke Kantor PWI Bangka Belitung dan diterima sejumlah pengurus organisasi wartawan itu pada Jumat (13/11/2026) siang.

Kabid Humas Polda Babel Kombes Pol Agus Sugiyarso mengatakan, pihaknya tetap menghormati kebebasan pers sebagai salah satu pilar penting dalam kehidupan demokrasi.

Namun, menurutnya, setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat harus mengedepankan prinsip akurasi, kebenaran fakta, verifikasi, serta keberimbangan agar dapat dipertanggungjawabkan secara jurnalistik.

Polda Babel menilai informasi yang dipublikasikan sejumlah media terkait dugaan pemukulan tersebut belum melalui proses verifikasi berdasarkan data dan fakta.

“Terkait hal itu, bahwa informasi awal yang belum terverifikasi dan telah tersiar ke publik itu dapat menimbulkan gangguan kamtibmas apabila tidak segera dimitigasi secara cepat dan tepat untuk meluruskan informasi sesuai data dan fakta,” kata Sugiyarso.

Polda Babel juga mengaitkan persoalan tersebut dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 6 huruf c, yang mengatur peran pers dalam mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar.

Terkait pemberian stempel hoaks dan tidak terverifikasi, Polda Babel menyebut tindakan Bidang Humas merupakan bagian dari diskresi kepolisian.

Menurut Polda, kewenangan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disahkan pada Juni 2026.

Polda Babel juga merujuk Pasal 18 ayat (1) UU Polri yang mengatur bahwa pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri demi kepentingan umum.

Meski demikian, Polda Babel menegaskan tetap terbuka terhadap kritik, masukan, dan pengawasan dari insan pers maupun masyarakat.

Polda berharap kritik yang disampaikan tetap berlandaskan fakta dan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami juga mengajak seluruh insan pers untuk bersama-sama menjaga ruang informasi publik agar tetap sehat, objektif, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun keresahan di tengah masyarakat,” tulis Polda Babel dalam siaran pers tersebut.

Pos terkait