Maryam mengingatkan, aktivitas pertambangan tersebut bukan hanya berpotensi mengancam mata pencarian nelayan, tetapi juga dapat merusak ekosistem laut, memicu abrasi pantai hingga mengganggu sektor pariwisata.
Sorotan itu disampaikan Maryam dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait rencana pertambangan pasir laut di Teluk Uber yang berlangsung di Ruang Banmus DPRD Babel, Kamis (19/11/2026).
Menurut Maryam, perairan Teluk Uber selama ini menjadi salah satu wilayah tangkap nelayan dan tempat masyarakat pesisir menggantungkan mata pencarian.
Jika aktivitas pertambangan tetap dilakukan, ia khawatir kondisi perairan akan berubah dan berdampak langsung terhadap aktivitas melaut serta hasil tangkapan nelayan.
“Ancaman mata pencarian nelayan. Perairan Teluk Uber itu merupakan areal melaut dan wilayah tangkap warga. Nah, jika ini tetap dilakukan tentu akan mengganggu ekosistem laut dan menurunkan hasil tangkap,” kata Maryam.
Tak hanya nelayan, Maryam juga mengingatkan dampak yang bisa ditimbulkan terhadap kawasan wisata pesisir. Ia menyebut wilayah mulai dari Tanjung Pesona, Matras, Teluk Uber hingga Tongaci memiliki keterkaitan sebagai kawasan pariwisata yang menjadi daya tarik Kabupaten Bangka.
Menurutnya, aktivitas pengerukan pasir laut berpotensi menyebabkan air menjadi keruh dan meningkatkan sedimentasi yang dapat mengganggu kondisi lingkungan pesisir.
“Ini kalau di tempat ini ditambang ini pasti terjadi air yang keruh, sedimentasi,” ujarnya.
Maryam menilai, rencana pertambangan tersebut harus dikaji secara menyeluruh dengan memperhatikan kondisi perairan, kelestarian lingkungan serta peruntukan kawasan.
Ia bahkan mempertanyakan skema pemanfaatan pasir laut yang menjadi dasar kebijakan pemerintah pusat. Menurutnya, pemanfaatan pasir laut yang dimaksud berkaitan dengan material akibat sedimentasi atau terbentuknya beting di laut, bukan justru menambang kawasan laut dan pesisir yang masih dalam kondisi baik.
“Karena yang ditambang mereka itu adalah laut yang bagus, pesisir yang bagus, bukan akibat sedimentasi,” tegasnya.
Atas dasar itu, Maryam mendorong agar seluruh dokumen perizinan aktivitas pertambangan di Teluk Uber diperiksa kembali. Pemeriksaan tersebut mencakup Izin Usaha Pertambangan (IUP), dokumen lingkungan hingga kesesuaian tata ruang kawasan.
Ia juga mendukung aspirasi masyarakat yang menolak rencana pertambangan pasir laut tersebut agar disampaikan secara tertulis kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Menurutnya, aspirasi tersebut penting menjadi bahan evaluasi pemerintah pusat dalam meninjau kembali perizinan dan rencana aktivitas pertambangan di Teluk Uber.
Maryam berharap kepentingan masyarakat pesisir, keberlangsungan mata pencarian nelayan, kelestarian ekosistem laut serta masa depan pariwisata Kabupaten Bangka menjadi pertimbangan utama sebelum aktivitas pertambangan direalisasikan.









