Langkah tersebut mengemuka dalam kegiatan advokasi penguatan implementasi Kawasan Tanpa Rokok yang digelar bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan perwakilan World Health Organization (WHO) di SRC Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Selasa (17/11/2026).
Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, mengatakan Kota Pangkalpinang sebenarnya telah memiliki regulasi tentang KTR. Namun, pelaksanaannya di lapangan dinilai masih belum maksimal sehingga diperlukan penguatan aturan sekaligus pengawasan.
“Jadi kita itu sudah ada KTR, tetapi penegakannya belum maksimal. Di sinilah Kemenkes dan WHO memberikan advokasi kepada kita untuk penegakan dan pengawasan kawasan tanpa rokok,” ujar Dessy.
Menurutnya, terdapat tujuh kawasan yang harus menjadi perhatian dalam penerapan KTR, di antaranya fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, serta tempat umum dan tempat lain yang telah ditetapkan.
Dessy juga menyoroti masih banyaknya iklan rokok yang ditemukan di tempat umum di Pangkalpinang. Padahal, sejumlah daerah lain telah membatasi bahkan menghilangkan iklan rokok di wilayahnya.
“Kita berharap iklan-iklan rokok di tempat umum ini bisa dihilangkan. Karena di kota dan kabupaten lain sudah banyak yang meminimalkan, bahkan tidak ada lagi iklan rokok,” katanya.
Selain rokok konvensional, pemerintah kota juga berencana mengakomodasi pengaturan rokok elektronik atau vape dalam revisi Peraturan Daerah (Perda) KTR.
Dessy menyebutkan, pengaturan vape perlu disamakan dengan rokok konvensional sehingga larangan merokok di kawasan tertentu juga berlaku bagi pengguna rokok elektronik.
“Kita nanti rencananya akan membuat perda baru yang mengakomodasi supaya vape itu disamakan dengan rokok. Jadi rokok dilarang, vape juga dilarang,” tegasnya.
Ia berharap revisi regulasi tersebut nantinya disertai pengawasan yang lebih optimal. Masyarakat juga perlu mendapatkan pemahaman mengenai lokasi-lokasi yang ditetapkan sebagai kawasan larangan merokok.
Menurut Dessy, penerapan KTR bukan semata-mata membatasi kebiasaan perokok, melainkan melindungi hak masyarakat yang tidak merokok agar tidak terpapar asap rokok.
“Merokok itu tidak boleh merugikan orang lain yang tidak merokok. Jadi semua punya hak untuk menikmati lingkungan yang sehat. Kita harus sama-sama saling menghargai,” ujarnya.
Terkait sanksi, Dessy menjelaskan bahwa Perda KTR sebelumnya belum mengatur sanksi secara tegas. Karena itu, dalam regulasi baru pemerintah berencana memasukkan sanksi administratif berupa denda, baik bagi penyelenggara atau pengelola tempat maupun individu yang melanggar.
Ia menilai perlindungan terhadap perempuan dan anak menjadi salah satu alasan penting penguatan aturan tersebut. Sebab, kelompok ini termasuk yang rentan menjadi korban paparan asap rokok dari orang lain.
“Yang dirugikan dari aktivitas merokok ini kebanyakan perempuan dan anak. Kita juga punya komitmen sebagai kota ramah anak. Ini salah satu kontribusi pemerintah kota untuk memberikan perlindungan,” ungkapnya.
Sementara itu, perwakilan Kementerian Kesehatan dalam pemaparannya menekankan bahwa penguatan Perda KTR Pangkalpinang harus diselaraskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Kemenkes mengungkapkan, berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, jumlah perokok aktif di Indonesia diperkirakan mencapai 70 juta orang. Kondisi yang menjadi perhatian adalah tingginya paparan rokok pada kelompok usia muda.
Dalam pemaparannya disebutkan, proporsi perokok pada kelompok usia 15–19 tahun mencapai 56,5 persen, sedangkan kelompok usia 10–14 tahun sebesar 18 persen.
Kemenkes menilai kondisi tersebut menjadi peringatan serius, termasuk bagi Pangkalpinang sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menjadi pusat aktivitas ekonomi dan pendidikan.
Perwakilan Kemenkes juga menyoroti sejumlah persoalan dalam implementasi KTR di Pangkalpinang. Di antaranya belum optimalnya penegakan sanksi, belum jelasnya penyediaan area khusus merokok, belum terakomodasinya pengaturan rokok elektronik, serta masih maraknya iklan, promosi dan sponsor rokok.
Kemenkes mendorong pemerintah daerah memperketat larangan iklan dan promosi rokok, terutama di sekitar fasilitas pendidikan dan tempat ibadah.
Selain itu, revisi Perda KTR diharapkan dapat mengatur secara lebih tegas penggunaan rokok elektronik, penyediaan tempat khusus merokok sesuai ketentuan, serta mekanisme pengawasan dan pemberian sanksi.
Melalui penguatan regulasi tersebut, Pemerintah Kota Pangkalpinang diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih sehat sekaligus melindungi anak-anak dan generasi muda dari paparan rokok maupun pengaruh promosi industri tembakau.







