Kondisi tersebut memunculkan tuntutan agar penertiban tidak hanya menyasar pekerja dan peralatan tambang, tetapi juga menjangkau pemodal, penampung, penerima setoran, serta pihak-pihak yang diduga melindungi kegiatan tersebut.
Jaringan kolektor berinisial ABC diduga menjadi poros pengepulan sekaligus pengondisian keamanan melalui koordinator lapangan. Harga timah basah di tingkat penambang disebut mencapai Rp135.000 per kilogram. Namun, harga tersebut masih dipotong 20–30 persen dengan dalih uang koordinasi.
Minsawi, nelayan sekaligus mantan pekerja PT Timah, menuturkan pengalamannya terkait aktivitas pengangkutan timah yang pernah dilakoninya.
“Saya bukan menjelekkan orang atau aparat, setelah lepas dari PT Timah juga saya ikut teman kerja mengambil mengantar timah ke sana sini sampai pernah tabrakan. Dukungan meja goyang tidak terbuka, sekarang sudah terbuka, tiap bulan ibu kapolres, wakapolres, kabagops di situ,” ujarnya.
Dalam sidak di Pantai Nyiur Melambai pada 28 Oktober 2026, petugas tiba sekitar pukul 10.30 WIB. Namun, kondisi lokasi saat itu kosong dan hanya menyisakan peralatan tambang.
Kondisi tersebut memunculkan dugaan adanya kebocoran informasi sebelum petugas tiba. Sekitar pukul 12.30 WIB, sejumlah pekerja kemudian datang untuk berdialog.
Dalam uraian dialog tersebut, terungkap dugaan adanya tiket masuk sebesar Rp100.000 per mesin untuk satu malam. Selain itu, terdapat setoran yang disebut monti, yakni satu monti ketika hasil tambang sedikit dan dua monti ketika hasil meningkat. Satu monti disebut bernilai Rp100.000.
Di tengah persoalan tersebut, H. Mochtar Motong atau Haji Tarek tampil sebagai salah satu tokoh yang mengkritik lemahnya penertiban. Sebagai tokoh presidium pembentukan Babel sekaligus anggota DPRD Provinsi yang mewakili Belitung dan Belitung Timur, ia menyoroti pembiaran aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI).
Pembiaran tersebut dinilai dapat melemahkan kendali negara, menghilangkan ruang hidup nelayan, serta membiarkan penambang kecil berada dalam tekanan setoran.
Mochtar meminta para pemangku kebijakan, termasuk DPRD dan institusi pertanahan, merespons persoalan yang dihadapi masyarakat serta memperbaiki tata ruang. Ketegasan terhadap jaringan yang diduga menikmati keuntungan dari aktivitas tersebut menjadi bagian penting dari tuntutan penertiban.
Persoalan lainnya menyangkut konsistensi kebijakan. Muncul pertanyaan bagaimana gagasan zero tambang dapat berjalan apabila aktivitas tanpa izin masih berlangsung di sekitar pesisir, kawasan bakau, dan embung, sementara kegiatan pemegang IUP justru menghadapi penolakan.
Kritik tersebut menuntut penjelasan mengenai batas wilayah, jenis kegiatan yang diperbolehkan, serta pelaksanaan pengawasan yang berlaku bagi seluruh pelaku pertambangan.
Pengelolaan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) juga menjadi sorotan. Ada kekhawatiran biaya dan kerumitan administrasi justru membuat penambang bergantung kepada pihak yang menalangi perizinan. Kondisi ini berpotensi menjerat penambang dalam utang dan kewajiban setoran.
Risiko tersebut perlu ditangani melalui proses perizinan yang terbuka, pendampingan, serta kejelasan pembiayaan.
Besarnya dampak ekonomi dan lingkungan semakin memperkuat alasan perlunya pemeriksaan menyeluruh. Angka kerugian Rp300 triliun yang dinyatakan Presiden Prabowo Subianto, kerusakan lamun satu hektare per hari, ancaman terhadap 70 persen populasi cumi Selat Gaspar, serta potensi perikanan Rp1,8 miliar per tahun yang dibandingkan dengan keuntungan ekstraktif hanya Rp300 juta, menjadi gambaran seriusnya ancaman akibat aktivitas pertambangan yang tidak dikelola dengan baik.
Inti persoalannya tetap jelas. Pengambilan timah di luar pengawasan berisiko menghilangkan penerimaan negara, memperbesar biaya pemulihan lingkungan, dan memperlemah posisi masyarakat.
Sebaliknya, pengelolaan pertambangan secara legal harus mampu menunjukkan pembayaran kewajiban, pencatatan produksi, perlindungan pekerja, serta pemulihan lingkungan yang dapat diperiksa dan dipertanggungjawabkan.
Karena itu, dugaan rantai pungutan tidak cukup ditangani dengan sekadar memindahkan mesin tambang dari satu pantai ke pantai lain. Penelusuran transaksi, penerima setoran, jalur penjualan, hingga dugaan perlindungan harus menjadi bagian dari pemeriksaan.
Nelayan membutuhkan ruang hidup yang terlindungi, sementara penambang kecil membutuhkan jalan keluar dari tekanan dan dugaan pemerasan. Keduanya membutuhkan penegakan hukum yang tegas, transparan, dan dapat dipercaya.






