Babel,LibangNews.Com– Persoalan antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Pulau Belitung mendapat sorotan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Edi Nasapta.
Ia mendesak PT Pertamina Patra Niaga segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi antrean kendaraan, khususnya dalam memperoleh BBM jenis Pertalite.
Menurut Edi, kondisi antrean yang memanjang tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat. Ia meminta Pertamina memastikan ketersediaan BBM di lapangan, bukan sekadar menyampaikan bahwa stok dalam kondisi aman.
“Jangan hanya mengatakan stok aman. Yang menjadi ukuran adalah masyarakat bisa mendapatkan BBM dengan wajar tanpa harus mengantre berjam-jam,” ujar Edi,Senin (21/9/2026).
Ia mendorong percepatan pengiriman pasokan ke Belitung, termasuk mempertimbangkan penambahan armada mobil tangki, perpanjangan jam operasional SPBU, optimalisasi seluruh nozzle Pertalite, serta penambahan petugas pada waktu-waktu sibuk.
Edi juga meminta Pertamina membuka informasi secara transparan mengenai kondisi pasokan BBM di wilayah Belitung. Informasi yang perlu dijelaskan antara lain kuota, stok di terminal, realisasi penyaluran harian, jadwal kedatangan kapal pengangkut, hingga distribusi ke SPBU di Kabupaten Belitung dan Belitung Timur.
Ia meminta Pertamina memberikan penjelasan dalam waktu 2×24 jam mengenai penyebab antrean beserta langkah pemulihan yang akan dilakukan.
“Harus jelas penyebabnya, apakah kuota tidak mencukupi, ada keterlambatan pengiriman, persoalan distribusi, atau faktor lainnya. Masyarakat berhak mengetahui kondisi sebenarnya,” katanya.
Selain mendesak penanganan segera, Edi meminta kuota Pertalite untuk Belitung dievaluasi agar sesuai dengan kebutuhan aktual masyarakat.
Ia menilai kebutuhan BBM perlu dihitung dengan mempertimbangkan berbagai aktivitas ekonomi, mulai dari transportasi, pariwisata, perikanan, pertanian, hingga kegiatan usaha masyarakat.
Karakteristik Belitung sebagai wilayah kepulauan juga harus menjadi perhatian dalam perencanaan pasokan. Menurutnya, potensi keterlambatan pengiriman akibat cuaca maupun gangguan transportasi laut perlu diantisipasi melalui ketersediaan stok pengaman.
“Daerah kepulauan membutuhkan stok pengaman. Jangan sampai ketika pengiriman terlambat karena cuaca, masyarakat langsung mengalami kekurangan BBM,” jelasnya.
Edi meminta pemerintah daerah bersama Pertamina dan BPH Migas membahas penyesuaian kuota apabila hasil evaluasi menunjukkan alokasi yang tersedia belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
Di sisi lain, Edi menegaskan pengawasan distribusi BBM penugasan tetap harus diperketat. Praktik penimbunan, pelangsiran, pembelian berulang yang melanggar ketentuan, serta bentuk penyalahgunaan lainnya harus ditindak sesuai aturan.
Namun, ia mengingatkan agar pengawasan tidak justru menyulitkan masyarakat yang menggunakan BBM untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menjalankan pekerjaan.
Nelayan, petani, pelaku usaha kecil, serta pengguna transportasi air yang memenuhi persyaratan dan memiliki dokumen rekomendasi juga harus mendapatkan pelayanan yang baik.
“Yang harus ditindak adalah penimbunan dan penyalahgunaan, bukan masyarakat kecil yang menggunakan BBM untuk bekerja. Pelayanan surat rekomendasi bagi konsumen yang memenuhi ketentuan juga harus dipercepat,” ujarnya.
Untuk menyelesaikan persoalan secara menyeluruh, Edi berencana mendorong rapat koordinasi lintas instansi. Pertemuan tersebut diharapkan melibatkan Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, BPH Migas, Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pemerintah kabupaten, pengelola terminal BBM, Hiswana Migas, aparat penegak hukum, serta pengelola SPBU di Pulau Belitung.
Ia berharap koordinasi itu menghasilkan langkah nyata, mulai dari kepastian pasokan hingga pembenahan distribusi BBM di lapangan.
“Yang dibutuhkan masyarakat adalah penyelesaian. Pasokan harus segera dikirim, distribusi dibenahi, data dibuka, dan antrean harus segera diatasi,” tegas Edi.
Edi memastikan DPRD Babel akan terus mengawal persoalan tersebut hingga pelayanan BBM di Pulau Belitung kembali berjalan normal.
