Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Aula Rapat Ditbinmas Polda Babel, Kamis (5/11/2026). Rapat dipimpin Direktur Binmas Polda Babel, Kombes Pol Efrannedy, bersama sejumlah pejabat utama dan personel Ditbinmas.
Dalam pertemuan itu, dibahas sejumlah langkah konkret untuk memastikan program Poliran tidak sekadar menjadi kegiatan sosialisasi, tetapi mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya mereka yang belum memiliki pekerjaan.
Efrannedy mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti koordinasi dengan Disnaker dan BLK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menyusun program kegiatan bersama.
Selain itu, Ditbinmas juga merencanakan penyusunan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Disnaker dan instansi terkait lainnya.
“Kedepan, kami juga akan menyusun MoU bersama Dinas Tenaga Kerja dan instansi terkait lainnya guna memperkuat payung hukum dan keterpaduan dalam mendukung keberhasilan program Poliran ini,” ujar Efrannedy.
Menurutnya, Poliran diarahkan untuk membuka akses masyarakat terhadap pelatihan keterampilan sesuai kebutuhan dunia kerja. Dengan bekal kemampuan dan sertifikasi kompetensi, para peserta diharapkan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan.
Tidak hanya menyasar sektor industri, peserta yang telah mengikuti pelatihan juga berpeluang diarahkan ke sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Efrannedy berharap kolaborasi antara kepolisian, pemerintah daerah, lembaga pelatihan kerja, dan pihak swasta dapat berjalan berkelanjutan sehingga mampu memberikan kontribusi nyata dalam mengurangi pengangguran di Bangka Belitung.
“Langkah pemberdayaan masyarakat ini sekaligus menjadi bagian dari strategi Polri dalam menciptakan ruang publik yang aman, kondusif, dan produktif,” pungkasnya.
Melalui Poliran, Polda Babel ingin mendorong kehadiran polisi yang tidak hanya berperan menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga ikut mengambil bagian dalam menjawab persoalan sosial dan ekonomi masyarakat.









