Belitung Timur,LibangNews.Com– Mantan Bupati Belitung Timur, Burhanuddin, meminta PT Timah memperkuat keterlibatan langsung dalam pengelolaan tambang serta merangkul masyarakat penambang. Pembenahan sektor timah dinilai harus mampu menjawab persoalan penghidupan warga, keselamatan bekerja, dan masa depan pascatambang, sekaligus melindungi nelayan yang menggantungkan hidup pada laut.
Dalam keterangannya, Burhanuddin memperkirakan jumlah nelayan mencapai sekitar 20 persen dari total penduduk Belitung Timur. Ia membedakan nelayan yang sepenuhnya menggantungkan hidup dari laut dengan warga yang menjadikan aktivitas melaut sebagai pekerjaan tambahan.
“Tetapi ada juga nelayan yang sembari bekerja misalnya dia seorang PNS atau pegawai swasta yang bekerja pagi hingga siang hari, namun sorenya melaut dan itu sudah menjadi hobi,” ujarnya.
Menurutnya, ketika musim angin kencang tiba, nelayan tidak bisa mempertaruhkan nyawa untuk tetap melaut. Sebagian dari mereka memilih mencari brondolan sawit, bekerja di sektor bangunan, atau mengambil pekerjaan lainnya.
Ketergantungan terhadap pengepul juga masih terjadi karena biaya melaut dan kebutuhan keluarga terlebih dahulu ditanggung oleh pemberi modal.
“Oleh karena itulah saya yakin masyarakat Beltim tidak bisa hidup tanpa tambang, jadi PT Timah harus merubah pola kerja seperti dulu lagi karena sekarang hanya IUP PT Timah yang ada, jadi kita harap PT Timah yang bekerja, bukan kemitraan,” harapnya.
Burhanuddin mendorong pola pengelolaan yang memberikan kepastian kerja kepada masyarakat, termasuk gagasan menjadikan penambang sebagai karyawan dengan target yang jelas.
Ia mempertanyakan kondisi ketika lokasi kerja, harga, keselamatan, hingga kepastian hukum masih menjadi persoalan bagi masyarakat penambang.
“PT Timah harus memperhatikan mereka karena PT Timah milik negara resmi, jangan hanya mengejar income, hanya jangan mengejar profit karena PT Timah sahamnya sudah Go Publik. Kita sudah belajar dari zaman PN Timah, terus dari restrukturisasi Timah, semua itu ada tahapan-tahapan karena petinggi-petinggi di PT Timah orang-orang hebat, mereka seharusnya bisa berkolaborasi dengan para pihak dan manajemen untuk berpikir, ini bagaimana Bangka dan Belitung tidak bisa hilang dari sektor tambang,” terangnya.
Ia juga meminta persoalan pascatambang dipikirkan sejak awal, mulai dari pelaksanaan reklamasi, pemulihan kehidupan ikan, hingga pengembangan keramba dan usaha masyarakat.
Menurutnya, perubahan ekonomi membutuhkan pemikiran bersama antara perusahaan, pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat.
“Artinya harus berkolaborasi dengan semua pihak, perguruan tinggi dan sebagainya untuk bersinergi dalam bentuk pemikiran yang sama. Kita harus memperbanyak seminar, memperbanyak diskusi karena kita tidak hanya sekedar bicara mengenai masalah kepentingan kelompok, tapi siapa berani menjamin besok nelayan tidak ditangkap,” pungkasnya.
Seruan kebersamaan tersebut mempertemukan kebutuhan nelayan dan penambang. Penertiban harus mampu melindungi ruang tangkap sekaligus membuka penghidupan legal agar warga tidak terus bergantung pada aktivitas tambang tanpa izin.
Penguatan peran PT Timah dalam kerangka tersebut perlu diikuti tanggung jawab yang terukur terhadap masyarakat dan lingkungan.
Burhanuddin menempatkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sebagai landasan gagasan tersebut.
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”
Pengelolaan kekayaan timah dinilai harus menghasilkan manfaat publik serta memulihkan kendali atas produksi dan perdagangan yang selama ini berisiko berjalan di luar pengawasan.
Dalam keterangannya, Jampidsus Kuntadi menjelaskan mengenai pemulihan kekayaan negara.
“Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 jadi pijakan kami dalam menyelamatkan kerugian negara,” ujarnya.
Ia kemudian menjelaskan pembenahan perusahaan, ketertelusuran timah, dan ukuran kedaulatan.
“Penegakan hukum terhadap penyimpangan harus berjalan bersama pembenahan perusahaan.”
“Setiap kilogram timah yang masuk ke rantai pasok perusahaan harus dapat ditelusuri; setiap kewajiban kepada negara harus dapat diperiksa. Di sinilah kehadiran perusahaan negara memperoleh makna: mengubah mandat konstitusi menjadi tanggung jawab yang terukur.”
“Penguatan PT Timah harus diarahkan pada tujuan itu: memulihkan kendali negara, memperbaiki tata kelola, melindungi nelayan, dan membuka penghidupan yang legal bagi masyarakat penambang. Ukuran kedaulatan bukan berhenti pada siapa yang memegang izin, melainkan pada kemampuan negara memastikan kekayaan timah menghasilkan kemakmuran yang adil dan lingkungan yang terlindungi.”
Dalam kerangka tersebut, perubahan IUP dan tata ruang perlu dinilai berdasarkan dampaknya terhadap pengawasan, lingkungan, penerimaan, serta penghidupan masyarakat.
Kepemilikan izin harus dibuktikan melalui kegiatan yang memenuhi persyaratan, asal bijih yang jelas, pencatatan produksi, serta pelaksanaan tanggung jawab pemulihan. Status perusahaan negara tidak menggantikan kewajiban tersebut.
Sementara itu, Direktur Operasional PT Timah, Handy Geniardi, menempatkan pengelolaan timah dalam misi “Timah untuk Rakyat – For Indonesia and The World”. Orientasi tersebut mencakup pemenuhan pasokan global sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.
Timah merupakan material penting bagi industri elektronik, semikonduktor, kendaraan listrik, energi angin, hingga peralatan pertahanan.
Babel menyimpan 91 persen cadangan timah nasional, sementara Indonesia merupakan produsen timah terbesar kedua di dunia. Produk Banka Tin, Mentok Tin, dan Kundur Tin juga telah diakui secara internasional di pasar London Metal Exchange.
Komitmen terhadap lingkungan, sosial, dan tata kelola serta mineral bertanggung jawab menjadi bagian dari tuntutan agar rantai pasok dapat dipertanggungjawabkan.
Handy kemudian menjelaskan manfaat sosial perusahaan yang diberikan kepada masyarakat.
“Secara konkret, manfaat ekonomi dikembalikan ke masyarakat melalui penyerapan ribuan produk UMKM mitra binaan, program operasi khitanan massal bagi anak-anak, donor darah, hingga pembangunan fasilitas publik melalui CSR dan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) secara berkesinambungan,” ujarnya.
Di sisi lain, Direktur Transformasi, Legal dan SDM PT Timah, Ratih Mayasari, menekankan pentingnya audit serta pengawasan terhadap skema bisnis, anggaran, dan program sosial.
Pelaksanaannya didasarkan pada komitmen dengan prinsip TARF, yakni transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan.
Komitmen tersebut perlu diwujudkan melalui transaksi yang dapat diperiksa, mekanisme pengaduan, serta tindak lanjut terhadap setiap penyimpangan.
Audit dan transparansi menjadi alat pengendalian, sementara keberhasilannya diukur dari perubahan praktik serta perlindungan yang benar-benar dirasakan pekerja dan masyarakat.
“Praktik kotor pungutan liar akan musnah dengan sendirinya, memberikan rasa aman dan perlindungan hukum bagi masyarakat,” ujar Ratih.
Mengenai persoalan lingkungan, Handy menyampaikan langkah perusahaan dalam memantau kualitas perairan, menanam mangrove, serta memulihkan biota laut.
“PT Timah telah membuktikan rekam jejak tanggung jawabnya. Untuk mencegah abrasi pesisir, PT Timah memantau ketat kualitas air laut dan secara konsisten menanam ratusan ribu bibit mangrove. Di dalam laut, untuk memulihkan ekosistem dan menjaga rantai pasok ketahanan pangan nelayan, perusahaan melakukan penebaran (restocking) puluhan ribu benih kepiting bakau dan anakan cumi-cumi,” jelasnya.
Handy juga menguraikan penenggelaman ribuan unit artificial reef pada periode 2016–2024 untuk membentuk wilayah tangkap baru, disertai pembangunan fish shelter.
Prinsip pertambangan yang baik, dokumen lingkungan, jaminan reklamasi, dan pemulihan pascatambang menjadi bagian dari tanggung jawab yang dijalankan perusahaan.
“Masyarakat lokal dan kelompok nelayan tidak ditinggalkan sebagai penonton yang termarginalisasi, melainkan dilibatkan secara aktif. Nelayan diberdayakan dan diberikan insentif ekonomi dalam proses perakitan, penenggelaman, hingga perawatan artificial reef,” kata Handy.
Pelibatan nelayan dalam perakitan, penenggelaman, dan perawatan sarana pemulihan tersebut memberikan arah bagi kolaborasi yang dimaksud Burhanuddin.
Hasilnya perlu dinilai dari pulihnya habitat dan penghidupan masyarakat, bukan hanya berdasarkan jumlah sarana yang ditempatkan di laut.
Bagi Belitung Timur, penguatan peran PT Timah harus berujung pada perubahan yang dapat dirasakan langsung masyarakat. Penambang dapat bekerja secara legal dan aman, nelayan terlindungi, manfaat ekonomi menjangkau keluarga serta UMKM, dan pemulihan lingkungan dapat dibuktikan.
Itulah ukuran yang menghubungkan mandat pengelolaan timah dengan kemakmuran rakyat.






