Tak Sekadar Bansos, Pemkot Pangkalpinang Dorong KPM PKH Jadi Pelaku Usaha Mandiri

Pangkalpinang,LibangNews.Com – Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang terus mendorong masyarakat penerima bantuan sosial agar mampu meningkatkan kemandirian ekonomi melalui pengembangan usaha produktif.

Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui penyaluran Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) dari Kementerian Sosial RI kepada 38 keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang memiliki usaha kecil.

Dalam program yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut, masing-masing penerima memperoleh bantuan modal usaha sebesar Rp5 juta.

Penyaluran bantuan berlangsung di Aula Kantor Dinas Sosial Kota Pangkalpinang, Selasa (17/11/2026), dihadiri Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, dan Kepala Dinas Sosial Kota Pangkalpinang, Khotaman Barka.

Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, mengatakan program pemberdayaan sosial ekonomi menyasar keluarga penerima PKH yang telah menerima bantuan selama lima tahun dan memiliki usaha untuk dikembangkan.

Melalui bantuan tersebut, pemerintah berharap penerima tidak hanya bergantung pada bantuan sosial, tetapi mampu mengembangkan usaha hingga mencapai kemandirian ekonomi.

“Jadi diharapkan dengan bantuan ini para penerima bantuan itu bisa mandiri dan ada pendampingan maksimal selama satu tahun,” ujar Dessy.

Ia menjelaskan, selama proses pemberdayaan berlangsung, penerima tetap mendapatkan pendampingan dari pendamping PKH hingga benar-benar mampu mandiri. Pendampingan juga dilakukan untuk memastikan bantuan dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

Dessy menyebutkan, dari 38 penerima yang telah disetujui, empat orang sudah menerima bantuan melalui Kantor Pos, dua orang ditunda karena terindikasi terlibat judi online, sedangkan 32 orang menerima bantuan dalam kegiatan penyaluran di Aula Kantor Dinas Sosial.

Ia menegaskan, bantuan Rp5 juta tersebut harus digunakan sebagai modal usaha, bukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Nanti ada pendampingan dari PKH agar mereka bisa menggunakan uangnya sebaik-baiknya untuk modal usaha, jadi bukan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari,” tegasnya.

Menurut Dessy, tambahan modal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas usaha yang selama ini telah dijalankan penerima.

Ia mencontohkan, pelaku usaha minuman yang sebelumnya hanya mampu memproduksi 10 gelas diharapkan dapat meningkatkan jumlah produksinya setelah memperoleh tambahan modal.

“Uang ini dipergunakan sebaik-baiknya, dipergunakan untuk modal usaha, untuk mengembangkan usahanya. Misalnya tadi esnya cuma 10, nanti untuk produksinya lebih banyak lagi sehingga penjualan juga lebih banyak lagi,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Pangkalpinang, Khotaman Barka, menjelaskan bahwa dari sekitar 180 calon penerima yang diusulkan Pemkot Pangkalpinang, sebanyak 38 orang telah disetujui pada tahap ini.

Menurutnya, penerima program merupakan masyarakat yang telah menerima PKH lebih dari lima tahun, memiliki usaha kecil, serta mempunyai keinginan kuat untuk meningkatkan kemandirian ekonomi.

Khotaman mengatakan program tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah untuk mendorong masyarakat keluar dari ketergantungan terhadap bantuan sosial. Dengan adanya tambahan modal, penerima diharapkan mampu mengembangkan usaha sekaligus membuka kesempatan bagi masyarakat lain yang masih membutuhkan bantuan sosial.

Selain itu, Dinas Sosial juga telah menerima informasi adanya 13 calon penerima lainnya yang masuk dalam tahap persetujuan berikutnya untuk mendapatkan program serupa.

Khotaman turut mengingatkan keluarga penerima manfaat agar menghindari aktivitas judi online, baik yang dilakukan sendiri maupun anggota keluarga. Sebab, berdasarkan ketentuan pemerintah pusat, keluarga yang terindikasi terlibat judi online dapat mengalami penangguhan hingga penghentian bantuan sosial, termasuk PKH.

Meski demikian, pemerintah tetap memberikan ruang sanggah bagi masyarakat yang merasa terdapat kekeliruan dalam pendeteksian sistem.

Ia juga mengajak masyarakat yang memiliki usaha kecil dan berkeinginan kuat untuk mandiri agar berkoordinasi dengan pendamping PKH di kecamatan maupun kelurahan sehingga dapat diusulkan sebagai calon penerima program pemberdayaan sosial ekonomi.

Pos terkait