Arnadi: Pangkalpinang Jangan Pasif, Investor Harus Dijemput

Pangkalpinang,LibangNews.Com – Pemerintah Kota Pangkalpinang didorong untuk lebih agresif menarik investasi guna membuka sumber pertumbuhan ekonomi baru. Pasalnya, potensi ekonomi yang dimiliki ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu dinilai belum tergarap maksimal untuk menarik minat penanam modal.

Anggota Komisi II DPRD Kota Pangkalpinang, H. Arnadi, menilai pemerintah daerah tidak boleh hanya menunggu investor datang. Diperlukan langkah konkret untuk mencari peluang, membangun komunikasi dengan dunia usaha, hingga menawarkan sektor-sektor potensial yang bisa dikembangkan.

Menurut Arnadi, posisi strategis Pangkalpinang sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan jasa seharusnya menjadi modal kuat untuk menarik investasi. Namun, potensi tersebut perlu didukung strategi promosi yang lebih terarah dan kebijakan yang memberikan kepastian kepada pelaku usaha.

“Jangan sampai kita memiliki banyak potensi, tetapi belum mampu mengundang minat investor untuk mengembangkannya. Pemerintah harus lebih aktif membangun komunikasi dengan dunia usaha dan menawarkan peluang investasi yang benar-benar siap untuk direalisasikan,” ujarnya.

Ia mengatakan, upaya mendatangkan investasi semakin penting di tengah tantangan fiskal daerah. Ketika ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat perlu dikurangi, pemerintah kota harus mulai memperkuat sumber pendapatan asli daerah melalui pertumbuhan aktivitas ekonomi.

Arnadi menegaskan, pengendalian belanja daerah memang diperlukan, tetapi bukan satu-satunya jalan untuk memperkuat kemampuan keuangan daerah.

Menurutnya, semakin banyak kegiatan usaha yang berkembang, semakin besar pula peluang terciptanya lapangan pekerjaan, meningkatnya aktivitas perdagangan dan jasa, serta bertambahnya potensi penerimaan pajak dan retribusi daerah sesuai aturan.

“Selama ini pembicaraan mengenai penguatan fiskal sering kali lebih banyak diarahkan pada pengendalian belanja. Itu memang penting, tetapi harus berjalan beriringan dengan upaya memperbesar pendapatan,” katanya.

Arnadi secara khusus menyoroti peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Instansi tersebut diharapkan tidak sekadar menjalankan pelayanan administrasi perizinan, tetapi juga menjadi motor penggerak promosi investasi.

Pemkot, kata dia, perlu menyiapkan peta peluang investasi yang dapat ditawarkan kepada calon penanam modal. Mulai dari ketersediaan lahan, kesesuaian tata ruang, dukungan infrastruktur, akses pasar hingga kemudahan perizinan.

Promosi juga harus dilakukan secara langsung dengan menyasar pengusaha, asosiasi bisnis, maupun calon investor potensial.

Sejumlah sektor yang dinilai memiliki prospek untuk dikembangkan di Pangkalpinang antara lain perdagangan, perhotelan, pariwisata, jasa, ekonomi kreatif, pengolahan hasil perikanan hingga usaha pendukung distribusi dan logistik.

“Investor membutuhkan kepastian dan kemudahan. Kalau peluang usaha tersedia, tetapi persoalan perizinan, tata ruang, dan koordinasi antarinstansi tidak tertangani dengan baik, tentu akan memengaruhi keputusan mereka,” ungkapnya.

Di sisi lain, Arnadi mengingatkan agar pemerintah tidak hanya menjadikan besarnya nilai investasi sebagai ukuran keberhasilan. Dampak langsung terhadap perekonomian masyarakat juga harus menjadi pertimbangan utama.

Ia berharap investasi yang masuk mampu membuka kesempatan kerja bagi tenaga lokal, menciptakan kemitraan dengan pelaku UMKM, serta memperluas pemasaran produk masyarakat.

Dengan begitu, kehadiran perusahaan atau usaha berskala besar dapat memberikan efek berganda terhadap perekonomian daerah, bukan hanya menguntungkan pemilik modal.

Sebagai anggota Komisi II DPRD Pangkalpinang, Arnadi berharap pengembangan investasi mendapat perhatian lebih serius dalam agenda pembangunan kota. Target yang jelas, evaluasi berkala, serta kerja sama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dinilai menjadi kunci untuk mewujudkannya.

“Pangkalpinang membutuhkan sumber pertumbuhan ekonomi baru. Kita tidak bisa terus bertumpu pada pola pembangunan yang sama, sementara kebutuhan masyarakat dan tantangan fiskal semakin besar. Pemerintah harus berani membuka peluang, aktif mencari investor, dan memastikan investasi yang masuk benar-benar memberikan nilai tambah bagi daerah,” tutupnya.

Pos terkait