Babel,LibangNews.Com– Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Didit Srigusjaya, meminta pendataan masyarakat penerima bantuan sosial (bansos) di daerah itu kembali dilakukan secara menyeluruh agar penetapan penerima bantuan benar-benar tepat sasaran.
Didit menilai, penggunaan data desil sebagai salah satu dasar penetapan program bantuan dan perlindungan sosial masih perlu disesuaikan dengan kondisi riil masyarakat Bangka Belitung.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kondisi rumah yang terlihat bagus, tetapi belum tentu mencerminkan kemampuan ekonomi penghuninya saat ini.
Hal tersebut disampaikan Didit dalam audiensi terkait dinamika pendataan desil bersama perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Babel, Bambang, di Ruang Badan Musyawarah (BANMUS) DPRD Babel, Jumat (2/10/2026).
“Suasana Bangka Belitung berbeda dengan provinsi lain. Dulu kita masih punya timah, punya sahang, ada rezeki kita bangun rumah. Sekarang, mohon maaf, rumahnya bagus belum tentu isinya ada,” kata Didit.
Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi pertimbangan dalam penyusunan variabel pendataan masyarakat, sehingga warga yang secara ekonomi membutuhkan bantuan tidak justru terlewat akibat penilaian yang hanya bertumpu pada kondisi fisik rumah atau indikator tertentu.
Didit mengungkapkan, DPRD Babel telah mengusulkan agar variabel kearifan lokal dimasukkan dalam sistem pendataan desil kepada pemerintah pusat melalui BPS.
Ia berharap usulan tersebut dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan masyarakat yang berhak menerima bantuan di Bangka Belitung.
“Kita ingin bantuan ke depan tepat sasaran. Jangan sampai masyarakat yang memang layak mendapatkan bantuan justru tidak terakomodir,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Didit menyampaikan rencana pelaksanaan rapat koordinasi pada Oktober 2026 di Kantor Gubernur Babel dengan melibatkan BPS pusat, BPS provinsi, seluruh kepala desa se-Babel, kepala dinas sosial, serta instansi terkait lainnya.
Rakor tersebut diharapkan memberikan pemahaman utuh mengenai mekanisme pendataan, sekaligus mendorong pemerintah desa melakukan pendataan ulang terhadap masyarakat yang belum terakomodir.
Didit juga meminta setiap instansi yang melaksanakan kegiatan pendataan agar melibatkan pemerintah desa sebagai pihak yang memahami kondisi masyarakat secara langsung.
“Jangan sampai ada masyarakat yang sebenarnya layak menerima bantuan, tetapi tidak masuk dalam data. Tolong didata kembali. Setiap instansi yang melakukan pendataan juga harus melibatkan pemerintah desa,” ujarnya.
Selain bansos, DPRD Babel juga berencana menyampaikan usulan tersebut kepada sejumlah kementerian yang menggunakan data BPS sebagai dasar penyaluran program, termasuk bantuan pendidikan, beasiswa, dan kepesertaan BPJS.
Menurut Didit, penyesuaian variabel lokal diperlukan agar kebijakan bantuan yang diterapkan pemerintah pusat dapat mempertimbangkan karakteristik sosial dan ekonomi masyarakat Bangka Belitung.
Sementara itu, perwakilan BPS Babel, Bambang, menjelaskan bahwa penyusunan data desil menggunakan sejumlah variabel yang mencakup kondisi keluarga maupun individu.
Ia menyebutkan, terdapat 25 variabel tingkat keluarga, antara lain kepemilikan aset, kondisi rumah, dan kondisi rumah tangga. Sementara 16 variabel lainnya berkaitan dengan individu, seperti status disabilitas dan kondisi penyakit.
Dengan demikian, terdapat 41 variabel yang digunakan dalam proses pendataan untuk menyusun pengelompokan kesejahteraan masyarakat dari desil 1 hingga desil 10.
Bambang menjelaskan, penyusunan kriteria tersebut mencakup indikator nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota, sehingga dapat menjadi bahan bagi kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah sesuai kebutuhan program masing-masing.
“Desil 1 sampai desil 10 memiliki kriteria nasional. Untuk kriteria provinsi juga disediakan, begitu pula kabupaten/kota. Jadi tergantung nanti penggunaannya,” jelas Bambang.
Ia menegaskan, BPS bertugas menyediakan data, bukan menentukan kebijakan siapa yang berhak menerima bantuan. Keputusan penetapan penerima tetap menjadi kewenangan kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah sesuai ketentuan program.
Terkait pemutakhiran data, Bambang menyampaikan bahwa DTKS versi 3 yang diperbarui pada Juli 2026 telah mengalami pemutakhiran lapangan sekitar 30 persen.
Di sisi lain, BPS juga sedang melaksanakan Sensus Ekonomi yang sekaligus ditugaskan untuk melakukan pendataan keluarga. Hingga saat ini, pendataan tersebut telah menjangkau sekitar 90 persen keluarga secara nasional.
Namun, hasil pendataan keluarga tersebut masih dalam proses dan belum menjadi data final untuk dipadankan dengan DTKS.
Bambang menyebutkan, pemutakhiran data dilakukan secara berkala setiap tiga bulan. Dengan perkembangan pendataan yang sedang berjalan, DTKS versi 4 diharapkan dapat diproses sekitar Oktober hingga November 2026.
Ia juga menjelaskan bahwa masyarakat yang merasa data kesejahteraannya tidak sesuai dapat mengajukan usulan perbaikan melalui sejumlah saluran, termasuk aplikasi Cek Bansos, SIKS-NG, mekanisme pemeriksaan lapangan, pusat layanan pengaduan, maupun kanal Cek DTKS BPS.
Untuk pengajuan melalui BPS, masyarakat dapat menyampaikan formulir beserta dokumen pendukung, termasuk foto kondisi rumah. Data yang diterima selanjutnya akan diverifikasi petugas sebelum diproses lebih lanjut.
Bambang menambahkan, pemerintah daerah yang menggunakan data desil untuk program bantuan juga dapat melakukan verifikasi dan validasi di lapangan. Hasilnya kemudian dikembalikan kepada BPS sebagai bahan perbaikan data.
Menurutnya, kondisi sosial ekonomi masyarakat bersifat dinamis sehingga perubahan keadaan keluarga perlu terus diakomodir dalam pemutakhiran data.
Melalui audiensi tersebut, DPRD Babel berharap koordinasi antara BPS, pemerintah daerah, kementerian, dan pemerintah desa semakin kuat, sehingga persoalan ketidaksesuaian data desil tidak terus berulang dan masyarakat yang membutuhkan memperoleh akses bantuan sesuai kondisi sebenarnya.
