Babel,LibangNews.Com- Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Bangka Belitung (BEM KM UBB) menggelar aksi penyampaian aspirasi dalam rangka peringatan May Day dan Hari Buruh Nasional dengan mendatangi kantor DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (6/5/2026).
Aksi tersebut diterima langsung oleh jajaran DPRD Provinsi Babel dan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, di ruang Paripurna DPRD. Dalam kesempatan itu, mahasiswa menyampaikan 11 poin tuntutan yang berfokus pada isu ketenagakerjaan, pendidikan, hingga kebijakan ekonomi daerah.
Beberapa tuntutan utama yang disampaikan antara lain penguatan pengawasan ketenagakerjaan, perlindungan bagi pekerja informal, penyediaan jaminan sosial, kewajiban penyerapan tenaga kerja lokal oleh perusahaan, hingga evaluasi dampak Undang-Undang Cipta Kerja di Bangka Belitung.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti pentingnya transparansi anggaran, peningkatan kualitas pendidikan melalui alokasi anggaran, serta evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tidak mengganggu sektor pendidikan.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, menyampaikan bahwa sejumlah kebijakan terkait kesejahteraan tenaga kerja dan pendidikan sebenarnya telah mulai dijalankan oleh pemerintah daerah.
“Mohon maaf, semenjak Pak Dayat menjadi Gubernur, gaji honor sudah Rp2.900.000, sama dengan UMR di Bangka Belitung. Selain itu, sudah ada 330 guru non-PNS yang mendapat subsidi di luar gaji sebesar Rp2.400.000,” ujar Didit.
Ia juga menambahkan bahwa pemerintah daerah telah menghapus uang SPP untuk SMA sejak Januari 2026 serta mengalokasikan beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu, baik yang kuliah di dalam maupun luar daerah.
“Termasuk juga beasiswa untuk mahasiswa berprestasi. Artinya sektor pendidikan ini sudah mulai kita perhatikan, tinggal pengawasan bersama agar berjalan maksimal,” lanjutnya.
Terkait isu ketenagakerjaan, Didit meminta perhatian khusus dari Gubernur kepada Dinas Tenaga Kerja untuk segera menindaklanjuti berbagai persoalan buruh.
“Saya berharap atensi Pak Gubernur kepada Dinas Tenaga Kerja. Besok pagi tolong panggil perusahaan yang karyawannya meninggal dunia, dan bahas juga persoalan jam kerja para buruh,” tegasnya.
Didit juga mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah menghibahkan lahan seluas 2,6 hektare untuk Universitas Bangka Belitung, serta menyatakan bahwa program jaminan sosial tenaga kerja sudah mulai dijalankan.
Sementara itu, terkait tuntutan evaluasi program MBG, DPRD Babel menyatakan akan menyampaikan aspirasi tersebut ke pemerintah pusat karena merupakan kebijakan nasional.
“Untuk evaluasi MBG, ini kebijakan pusat. Kami akan segera mengirim surat berdasarkan aspirasi ini agar ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat,” jelasnya.
Menutup pernyataannya, Didit memastikan seluruh aspirasi mahasiswa akan ditindaklanjuti secara bertahap dengan melibatkan perwakilan mahasiswa dalam pembahasan lanjutan.
“Kami akan undang perwakilan UBB untuk membahas satu per satu poin yang disampaikan. Kita bahas bersama demi solusi terbaik,” pungkasnya.
