Pesan tersebut disampaikan Saparudin saat membuka sosialisasi penguatan peran dan profesionalisme pelaku pengadaan dalam implementasi perkembangan regulasi pengadaan barang dan jasa (PBJ), di Balai Betason Lantai 1 Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Kamis (5/11/2026).
Kegiatan yang melibatkan ratusan peserta dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) tersebut menjadi momentum untuk menyegarkan kembali pemahaman aparatur, termasuk pegawai yang telah mengantongi sertifikat kompetensi pengadaan barang dan jasa.
Menurut Saparudin, kepemilikan sertifikat saja tidak cukup apabila tidak diiringi dengan pembaruan pengetahuan. Sebab, ketentuan pengadaan pemerintah terus mengalami perkembangan sehingga pelaksanaannya harus selalu menyesuaikan aturan yang berlaku.
“Para pegawai kita yang sudah memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa ini perlu di-upgrade ilmu pengetahuan dan pemahamannya. Sehingga dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.
Ia menekankan, penguasaan regulasi menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan proses pengadaan berjalan efektif dan efisien. Karena itu, peserta diminta serius mengikuti setiap materi yang disampaikan narasumber.
“Harapan kami, peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya karena ini merupakan kegiatan penting dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang, Muhamad Nasir, menjelaskan bahwa perkembangan kebijakan pengadaan pemerintah mengharuskan setiap pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang memadai.
Terlebih setelah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 serta Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026 dan Nomor 3 Tahun 2026. Pemahaman terhadap ketentuan tersebut diperlukan agar seluruh tahapan pengadaan dapat dilaksanakan sesuai prosedur.
Nasir menyebut pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Kualitas proses pengadaan juga berpengaruh terhadap efektivitas pemanfaatan anggaran, keberhasilan program pemerintah hingga hasil pembangunan.
Peserta sosialisasi tidak hanya berasal dari unsur pejabat pengadaan, tetapi juga mencakup pengguna anggaran (PA), kuasa pengguna anggaran (KPA), pejabat pembuat komitmen (PPK), pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), serta unsur lainnya yang memiliki keterlibatan sesuai tugas dan kewenangan.
Untuk memperkuat materi, Pemkot Pangkalpinang menghadirkan narasumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Holin Mustafa, serta narasumber dari Kejaksaan Negeri Pangkalpinang.
Melalui sosialisasi ini, Pemkot Pangkalpinang menargetkan peningkatan kapasitas aparatur dalam memahami dan menerapkan regulasi PBJ. Dengan demikian, proses pengadaan di lingkungan pemerintah kota dapat berlangsung lebih profesional, transparan, efektif, dan efisien serta tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.









