Babel,LibangNews.Com- PT Pertamina (Persero) memastikan proses normalisasi suplai LPG 3 kilogram di wilayah Bangka Belitung terus berjalan. Sales Area Manager Bangka Belitung Pertamina, Satrio Wibowo Wicaksono, mengatakan saat ini Pertamina fokus memastikan pasokan kembali stabil tanpa kendala di lapangan.
“Kami mohon doanya agar proses normalisasi ini berjalan lancar. Insyaallah, kami berkomitmen agar ke depan suplai LPG 3 kilogram tetap tersedia dan tidak mengalami gangguan,” ucap Satrio usai audiensi bersama DPRD Babel, Senin (2/2/2026).
Terkait penyaluran LPG bersubsidi kepada pedagang kaki lima (PKL) dan pelaku usaha mikro, Satrio menegaskan bahwa hal tersebut telah diatur dalam peraturan menteri. Menurutnya, usaha mikro memang termasuk konsumen yang berhak menggunakan LPG 3 kilogram dan wajib difasilitasi.
“Teknis penyalurannya nanti akan kami diskusikan bersama APKLI, termasuk kemungkinan penunjukan lokasi khusus penyaluran, tentu dengan tetap mematuhi regulasi yang berlaku,” jelasnya.
Mengenai kuota LPG 3 kilogram, Satrio menjelaskan bahwa penetapan kuota dilakukan per daerah dan tidak dirinci berdasarkan sektor, seperti rumah tangga, nelayan, maupun pedagang. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi dari pemerintah daerah untuk mengatur batas kebutuhan masing-masing kategori pengguna.
“Kami ini badan usaha, sehingga mengikuti regulasi. Jika pemerintah daerah menetapkan batas dua tabung, kami jalankan. Kalau ditetapkan tiga atau empat tabung, kami juga siap mengikuti,” katanya.
Menanggapi keluhan masyarakat terkait harga LPG 3 kilogram yang bervariasi di lapangan, Satrio menegaskan bahwa titik serah Pertamina berada di pangkalan. Sementara harga di tingkat pengecer berada di luar kewenangan Pertamina karena sudah masuk dalam mekanisme pasar.
“Kami selalu mengimbau masyarakat untuk membeli LPG di pangkalan. HET ditetapkan melalui surat edaran gubernur. Namun, untuk wilayah yang jauh dari titik suplai, memang perlu perhitungan ulang karena ada tambahan biaya transportasi, dan itu menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota,” terangnya.
Terkait rencana pembentukan Satgas Pengawasan Terpadu, Pertamina menyatakan kesiapan untuk terlibat sebagai anggota. Menurut Satrio, fungsi utama pengawasan berada di dinas terkait, sementara Pertamina melakukan pengawasan hingga tingkat pangkalan.
“Jika ada permasalahan di pangkalan, masyarakat bisa melapor langsung ke Pertamina atau melalui contact center 135,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua DPW Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Bangka Belitung, Mangimpal, menyatakan kesiapan pihaknya untuk menjadi mitra penyaluran LPG 3 kilogram bagi pelaku UMKM dan PKL di seluruh Bangka Belitung. Hal tersebut disampaikan dalam audiensi bersama Ketua DPRD Babel dan Pertamina.
“Kami dari APKLI mengapresiasi solusi yang ditawarkan Pertamina dalam audiensi hari ini,” ujar Mangimpal.
Ia menegaskan, apabila diberikan kepercayaan, APKLI siap membantu pemerintah dan Pertamina dalam menyalurkan LPG 3 kilogram agar distribusi lebih tertib, tepat sasaran, serta mendukung keberlangsungan usaha PKL dan UMKM di Bangka Belitung.