Pangkalpinang,LibangNews.Com – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pangkalpinang mulai mematangkan persiapan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang akan berlangsung mulai Juni mendatang. Sebanyak 192 petugas disiapkan untuk mendata seluruh aktivitas usaha yang ada di wilayah Kota Pangkalpinang.
Kepala BPS Kota Pangkalpinang, Dewi Savitri, mengatakan petugas tersebut terdiri dari 167 petugas pencacah lapangan dan 23 orang pengawas. Selain itu, BPS juga menyiapkan petugas khusus untuk melakukan pendataan terhadap usaha berskala besar.
Menurut Dewi, seluruh petugas akan mengikuti pelatihan guna memastikan keseragaman pemahaman terkait konsep, definisi, hingga tata cara pendataan di lapangan. Pelatihan dijadwalkan berlangsung pada 3–5 Juni dan dilanjutkan pada 8 Juni 2026 di Hotel Manunggal Pangkalpinang.
“Sebelumnya para instruktur sudah mendapatkan pelatihan terlebih dahulu agar materi yang diberikan kepada petugas lapangan dapat seragam dan sesuai standar,” ujarnya.
Sensus Ekonomi 2026 menjadi salah satu agenda nasional untuk memotret kondisi dan perkembangan kegiatan ekonomi di Indonesia. Pendataan tidak hanya menyasar pelaku usaha besar, tetapi juga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk berbagai usaha berbasis digital.
Dewi menjelaskan, perkembangan ekonomi digital menjadi salah satu fokus dalam sensus kali ini. Berbagai jenis pekerjaan dan usaha yang memanfaatkan platform digital, seperti kreator konten, influencer, hingga pelaku usaha daring lainnya, diharapkan dapat teridentifikasi dalam pendataan.
“Semua bentuk usaha akan dicatat sehingga pemerintah memiliki gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi ekonomi masyarakat,” katanya.
Dalam pelaksanaannya, BPS akan mengandalkan sistem pendataan digital yang memungkinkan hasil wawancara langsung terkirim ke server pusat secara daring. Dengan sistem tersebut, progres pendataan dapat dipantau secara real time.
Setiap pengawas akan bertanggung jawab terhadap sejumlah petugas lapangan guna memastikan proses pengumpulan data berjalan sesuai prosedur. Jika ditemukan data yang dianggap tidak wajar atau mengalami anomali, petugas diwajibkan melakukan klarifikasi dalam waktu maksimal tiga hari.
SE2026 menggunakan tiga metode pengumpulan data, yakni Computer Assisted Web Interviewing (CAWI) melalui web, Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) menggunakan perangkat elektronik, serta Paper and Pencil Interviewing (PAPI) menggunakan formulir kertas.
Saat ini BPS Pangkalpinang telah melakukan pendataan awal terhadap sekitar 50 ribu unit usaha yang menjadi target sensus. Pendataan akan terus diperbarui untuk memastikan seluruh pelaku usaha terjangkau dan tidak ada yang terlewat.
Dewi menegaskan bahwa keberhasilan sensus tidak hanya diukur dari banyaknya usaha yang berhasil didata, tetapi juga kualitas informasi yang diperoleh.
“Kami ingin menghasilkan data yang akurat dan dapat dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan, baik di tingkat kota, provinsi maupun nasional,” tegasnya.
Berdasarkan jadwal yang telah disusun, pendataan lapangan akan berlangsung sepanjang Juni hingga Agustus 2026. Selanjutnya data akan memasuki tahap pemeriksaan dan pengolahan pada September hingga November, sebelum laporan akhir hasil Sensus Ekonomi 2026 diterbitkan pada Desember mendatang.
SE2026 merupakan sensus ekonomi kelima yang diselenggarakan Indonesia setelah pelaksanaan pada tahun 1986, 1996, 2006, dan 2016. Hasil sensus diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai struktur ekonomi nasional, termasuk perkembangan ekonomi digital dan ekonomi berkelanjutan.
