Pangkalpinang,LibangNews.Com – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pangkalpinang akan mulai melaksanakan pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 secara door to door pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Sebanyak 192 petugas diterjunkan untuk menjangkau seluruh masyarakat dan pelaku usaha di Kota Pangkalpinang.
Kepala BPS Kota Pangkalpinang, Dewi Savitri, mengatakan jumlah petugas yang terlibat terdiri dari 190 mitra statistik dan dua petugas BPS.
“Untuk petugas ada 190 mitra dan dua orang petugas dari BPS, sehingga totalnya 192 petugas yang akan melakukan pendataan di seluruh wilayah Kota Pangkalpinang,” ujar Dewi Savitri, Kamis (11/6/2026).
Menurut Dewi, para petugas akan melakukan pendataan dari rumah ke rumah maupun dari bangunan usaha ke bangunan usaha. Pendataan tidak hanya menyasar pelaku usaha, tetapi juga seluruh masyarakat untuk memperoleh gambaran kondisi sosial ekonomi yang lebih lengkap.
“Masyarakat akan dikunjungi langsung oleh petugas. Selain mendata kegiatan usaha, petugas juga akan mengumpulkan informasi terkait kondisi sosial ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Ia menjelaskan, BPS telah menyiapkan data administrasi awal atau pre-list yang tersimpan di perangkat telepon genggam petugas. Data tersebut berisi sekitar 110 ribu rekaman data yang akan diverifikasi saat petugas melakukan kunjungan lapangan.
“Nantinya petugas akan mencocokkan data kepala keluarga maupun anggota keluarga yang ada dalam pre-list. Jika sudah sesuai, pendataan dapat langsung dilanjutkan menggunakan data yang telah tersedia,” katanya.
Dewi menegaskan bahwa pendataan akan mencakup seluruh warga Pangkalpinang tanpa terkecuali. Selain itu, seluruh jenis usaha akan didata, mulai dari sektor pertanian, perdagangan, industri hingga jasa.
“Sensus Ekonomi 2026 ini sangat penting karena bukan hanya mendata pelaku usaha, tetapi juga seluruh masyarakat. Semua jenis usaha akan dicakup agar kita memperoleh gambaran ekonomi yang lebih lengkap,” ujarnya.
Ia berharap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Pangkalpinang dapat berjalan sukses dengan tingkat cakupan pendataan mencapai 100 persen. BPS juga menargetkan dapat menjaring berbagai kegiatan usaha yang selama ini belum tercatat dalam data resmi.
“Kami berharap seluruh kegiatan usaha, termasuk usaha-usaha baru berbasis digital seperti kreator konten, influencer, maupun aktivitas ekonomi digital lainnya dapat terdata. Informasi tersebut sangat bergantung pada keterbukaan masyarakat saat memberikan keterangan kepada petugas,” ungkap Dewi.
Lebih lanjut, Dewi mengakui tantangan utama dalam pelaksanaan sensus adalah membangun kepercayaan masyarakat agar bersedia menerima dan memberikan informasi kepada petugas pendata.
“Karena itu kami berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Pangkalpinang hingga tingkat RT dan lingkungan. Kami berharap dukungan semua pihak dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga pendataan berjalan lancar dan data yang dihasilkan semakin berkualitas,” katanya.
BPS Kota Pangkalpinang mengimbau masyarakat untuk menerima kedatangan petugas sensus serta memberikan informasi yang benar dan akurat guna mendukung tersedianya data ekonomi yang berkualitas sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah maupun nasional.
