Pangkalpinang,LibangNews.Com- Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin, menggelar audiensi dengan Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung guna membahas rencana pengembangan Pelabuhan Pangkalbalam. Pertemuan tersebut berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota Pangkalpinang, Selasa malam (10/02/2026).
Dalam pertemuan itu, Prof. Saparudin menegaskan posisi Pelabuhan Pangkalbalam sebagai simpul strategis pengembangan kawasan timur Kota Pangkalpinang. Kawasan tersebut dirancang terintegrasi dengan kawasan industri serta jaringan transportasi wilayah.
Menurutnya, pengembangan kawasan timur tidak berdiri sendiri. Selain pelabuhan, kawasan industri yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Pengembangan kawasan timur mencakup pelabuhan dan kawasan industri yang telah menjadi bagian dari RPJMN,” kata Prof. Saparudin.
Namun demikian, upaya pengembangan pelabuhan di lokasi saat ini menghadapi kendala utama terkait status lahan. Ia menjelaskan, lahan Pelabuhan Pangkalbalam masih berada dalam skema Bangun Guna Serah (BGS) dengan pihak ketiga hingga 2041–2042, sehingga pemerintah kota belum dapat membangun pelabuhan umum baru di kawasan eksisting.
Kondisi tersebut mendorong Pemkot Pangkalpinang menyiapkan sejumlah alternatif. Salah satunya membuka komunikasi dengan pemegang BGS untuk memanfaatkan lahan sekitar 23 hektare. Opsi lain adalah pembangunan daratan baru melalui reklamasi yang dibarengi dengan pengerukan alur pelayaran.
“Saat ini pendangkalan alur pelayaran di beberapa titik hanya 1,5 hingga 2 meter, sementara pelabuhan utama membutuhkan kedalaman sekitar 8 meter serta lahan minimal 50 hektare,” jelasnya.
Pengembangan Pelabuhan Pangkalbalam juga akan disinergikan dengan pembangunan Outer Ring Road Kota Pangkalpinang. Jalur ini direncanakan menghubungkan kawasan pelabuhan dengan Lintas Timur, Bangka Barat, serta pusat kota untuk memperlancar distribusi logistik dan mengurangi kepadatan lalu lintas di kawasan kota lama.
Audiensi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara Pemerintah Kota Pangkalpinang dan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung guna mempercepat pengembangan Pelabuhan Pangkalbalam sebagai motor penggerak ekonomi regional.
