Pangkalpinang,LibangNews.Com – Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin, memaparkan sejumlah tantangan pengelolaan keuangan daerah serta arah kebijakan pembangunan Kota Pangkalpinang dalam Rapat Asistensi Daerah yang Memproyeksi Kemampuan Keuangan Daerah Tidak Memenuhi Belanja Minimum Tahun Anggaran 2026 yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting, Senin (8/6/2026).
Dalam pemaparannya, Prof. Saparudin mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Pangkalpinang telah melakukan evaluasi terhadap struktur anggaran daerah dan menemukan sejumlah persoalan yang perlu segera dibenahi, terutama dari sisi penganggaran.
“Saya tidak akan menyampaikan yang bagus-bagusnya. Saya akan sampaikan yang perlu menjadi perhatian dan harus kita benahi bersama,” ujar Prof. Saparudin.
Salah satu persoalan utama yang menjadi sorotan adalah tingginya belanja pegawai yang mencapai 48,2 persen dari total belanja daerah, jauh di atas ambang batas ideal sebesar 30 persen.
Menurut Prof. Saparudin, angka tersebut terdiri dari belanja pegawai ASN sebesar Rp306 miliar dan PPPK sebesar Rp49 miliar yang telah mencakup Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Ia menjelaskan, apabila belanja PPPK penuh waktu dialihkan ke dalam komponen belanja barang dan jasa sebagaimana PPPK paruh waktu, maka persentase belanja pegawai dapat turun menjadi sekitar 36 persen.
“Namun demikian, masih ada pekerjaan rumah sekitar enam persen lagi untuk mencapai batas ideal 30 persen. Tantangan ini tidak mudah karena kebutuhan tenaga ASN, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan, masih cukup besar,” jelasnya.
Prof. Saparudin juga menyoroti rendahnya belanja modal Kota Pangkalpinang yang hanya mencapai 2,7 persen dari total belanja daerah. Kondisi tersebut dipengaruhi tidak terealisasinya Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sebelumnya diharapkan mampu mendukung pembangunan infrastruktur daerah.
“Kami berharap belanja modal dapat ditopang dari DAK. Namun pada tahun lalu transfer DAK yang diproyeksikan cukup besar tidak terealisasi sehingga berdampak pada rendahnya belanja modal daerah,” katanya.
Di tengah keterbatasan fiskal tersebut, Pemerintah Kota Pangkalpinang telah melakukan langkah efisiensi, salah satunya dengan memangkas anggaran perjalanan dinas sebesar Rp13 miliar atau sekitar 33 persen.
“Perjalanan dinas yang sebelumnya mencapai Rp39,5 miliar telah kami turunkan menjadi Rp26,5 miliar. Ini merupakan bagian dari upaya efisiensi anggaran yang terus kami lakukan,” ujarnya.
Untuk tahun 2027, Prof. Saparudin menegaskan bahwa Pemerintah Kota Pangkalpinang akan memfokuskan pembangunan pada sektor pendidikan, persampahan, dan revitalisasi pasar rakyat.
Di bidang pendidikan, pemerintah kota berencana menambah satu unit SMP Negeri baru pada tahun depan setelah pembangunan SMP Negeri 11 yang saat ini sedang berjalan.
“Kami masih kekurangan dua SMP negeri. Tahun ini kami membangun SMP Negeri 11 dan pada 2027 akan kami lanjutkan dengan pembangunan SMP Negeri 12 untuk memenuhi kebutuhan layanan pendidikan masyarakat,” ungkapnya.
Sementara di sektor lingkungan, pengelolaan persampahan akan menjadi salah satu prioritas utama menyusul adanya perhatian dan evaluasi dari Kementerian Lingkungan Hidup terkait tata kelola sampah di Kota Pangkalpinang.
“Kami akan mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk membenahi sistem persampahan, mulai dari pengelolaan hingga penanganan di tempat pemrosesan akhir,” katanya.
Selain itu, revitalisasi pasar rakyat juga menjadi agenda strategis pemerintah kota. Saat ini Pangkalpinang memiliki tujuh kecamatan, namun baru tersedia empat pasar yang dikelola pemerintah.
“Kami ingin memperkuat ekonomi kerakyatan melalui revitalisasi pasar yang ada dan pembangunan pasar baru. Idealnya setiap kecamatan memiliki pasar rakyat sehingga aktivitas perdagangan masyarakat dapat lebih tertata dan berkembang,” ujar Prof. Saparudin.
Ia menegaskan bahwa seluruh kebijakan pembangunan yang direncanakan akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah tanpa mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat.
“Meski ruang fiskal kita terbatas, kami berkomitmen agar pembangunan tetap berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Prioritas kami adalah sektor yang berdampak langsung terhadap kualitas hidup warga Kota Pangkalpinang,” tegasnya.
