Babel,LibangNews.Com – Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Me Hoa, menyoroti persoalan pemutakhiran data desil masyarakat yang dinilai masih menyisakan persoalan, terutama bagi warga yang berada pada kelompok ekonomi menengah atau kategori abu-abu.
Me Hoa meminta proses pembaruan data tidak hanya dilakukan secara administratif, tetapi juga disertai kejelasan waktu pemutakhiran serta edukasi kepada masyarakat agar tidak menjadi korban penipuan berkedok petugas pendataan maupun bantuan sosial.
Hal tersebut disampaikan Me Hoa dalam pembahasan terkait penyelesaian persoalan desil masyarakat, Jumat (2/10/2026).
Menurutnya, masih terdapat laporan masyarakat yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan kategori desil dalam data pemerintah. Di antaranya warga yang tidak memiliki rumah sendiri, masih mengontrak, tetapi tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) tersendiri.
“Rumah tidak punya, ngontrak, tapi KK sendiri. Ini juga perlu atensi khusus,” ujar Me Hoa.
Ia menilai, persoalan masyarakat yang berada pada kelompok desil tertentu perlu menjadi perhatian bersama, termasuk warga yang berada di kategori menengah yang tidak selalu terlihat mengalami kesulitan ekonomi secara langsung.
Me Hoa menyebut momentum pembenahan data harus dimanfaatkan untuk memastikan kondisi riil masyarakat benar-benar terakomodasi.
Selain itu, ia mempertanyakan kapan proses pemutakhiran data tersebut dilakukan, mengingat pembaruan data menjadi salah satu hal penting dalam penyelesaian ketidaksesuaian kategori desil.
“Selain data memang sudah di-update, pertanyaan jadi begini, kapan di-update-nya?” katanya.
Dalam kesempatan itu, Me Hoa juga menyampaikan bahwa Komisi IV DPRD Babel mendapat tugas untuk mengundang Bulog sebagai penyalur bantuan pangan non tunai (BPNT) berupa beras pada Rabu mendatang.
Ia menyatakan akan meneruskan hal tersebut kepada Ketua Komisi IV dan anggota lainnya.
Di sisi lain, Me Hoa mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap berbagai modus penipuan yang memanfaatkan persoalan pemutakhiran data desil.
Menurutnya, situasi ketika masyarakat sedang berupaya memperbaiki status kesejahteraan berpotensi dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab yang mengaku sebagai petugas BPS maupun aparat desa.
Ia meminta BPS dan seluruh pihak terkait meningkatkan edukasi agar masyarakat memahami mekanisme pendataan dan tidak mudah memberikan informasi pribadi kepada pihak yang tidak jelas.
“Kita sekarang rentan dengan penipuan-penipuan, baik telepon online maupun tidak. Mohon sekali lagi, edukasi masyarakat,” tegasnya.
Me Hoa mengingatkan, pelaku penipuan dapat menyamar sebagai pihak yang seolah-olah membantu masyarakat memperbaiki status desil atau mengurus bantuan sosial.
Padahal, tindakan tersebut justru berpotensi membuat warga mengalami kerugian, baik kehilangan data pribadi maupun menjadi korban kejahatan digital.
“Dia bisa menyamar sebagai penolong, entah petugas BPS atau apa, dari kepala desa. Nah ini bahaya, nanti bukannya dapat perubahan desil, tapi dapat masalah,” ungkapnya.
Karena itu, ia meminta masyarakat memastikan kebenaran identitas petugas dan tidak mudah mengikuti permintaan yang mencurigakan, terutama jika berkaitan dengan data pribadi maupun informasi yang bersifat rahasia.
Me Hoa berharap pembenahan data desil berjalan beriringan dengan peningkatan pemahaman masyarakat, sehingga upaya pemerintah memperbaiki ketepatan sasaran bantuan sosial tidak justru dimanfaatkan oleh pelaku penipuan.
