Pangkalpinang,LibangNews.Com- Anggota Komisi I DPR RI, Rudianto Tjen, mengimbau masyarakat Kepulauan Bangka Belitung agar tidak panik terkait isu ketersediaan bahan bakar minyak (BBM). Ia memastikan pemerintah telah menyiapkan stok yang cukup, bahkan melebihi kondisi normal menjelang Ramadan dan Idulfitri.
Menurut Rudianto, pemerintah bersama PT Pertamina (Persero) telah mengantisipasi lonjakan kebutuhan BBM di daerah, termasuk di Bangka Belitung.
“Teman-teman sudah meyakinkan bahwa kesiapan pemerintah dalam hal BBM menjelang Lebaran ini sangat siap. Pertamina di Bangka Belitung juga menyampaikan bahwa stok BBM saat ini bahkan melebihi biasanya,” kata Rudianto saat diwawancara, Jumat (6/3/2026).
Ia menegaskan masyarakat tidak perlu melakukan pembelian berlebihan atau memborong BBM karena justru dapat memicu kepanikan dan antrean panjang di SPBU.
Menurutnya, jika masyarakat membeli BBM secara berlebihan untuk disimpan di rumah, kondisi tersebut justru dapat menimbulkan kelangkaan sementara yang merugikan masyarakat lain.
“Kalau semua panik dan memborong, berapapun stok yang ada bisa habis karena terjadi rush. Padahal mungkin ada masyarakat lain yang benar-benar membutuhkan untuk aktivitas transportasi,” ujarnya.
Rudianto juga meminta DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus berkoordinasi dengan Pertamina di daerah guna memastikan distribusi BBM berjalan lancar.
Ia pun mengajak masyarakat tetap tenang dan menjalankan ibadah Ramadan dengan khusyuk tanpa kekhawatiran terhadap pasokan energi.
“Kita rayakan ibadah puasa dengan baik dan sambut Lebaran dengan tenang. Kita yakin pemerintah mampu mengatasi persoalan ini,” katanya.
Selain itu, Rudianto turut menyinggung kondisi keuangan pemerintah daerah pada 2026 yang menurutnya cukup terbatas akibat pemotongan anggaran dari pemerintah pusat. Meski demikian, ia menilai Pemerintah Kota Pangkalpinang tetap mampu mengatasi berbagai persoalan daerah, termasuk penanganan banjir.
“Dengan anggaran yang minim, saya melihat Wali Kota Pangkalpinang cukup kreatif dalam menyelesaikan berbagai persoalan di daerah,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Rudianto juga menanggapi rencana kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia terkait pembatasan penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 14 tahun.
Ia mengatakan wacana tersebut telah disampaikan pemerintah kepada Komisi I DPR RI dalam sejumlah rapat beberapa bulan lalu. Kebijakan itu, menurutnya, bertujuan mengatur penggunaan media sosial agar lebih sehat dan positif.
“Pemerintah ingin melakukan pengawasan agar media sosial tidak digunakan secara bebas tanpa kontrol, terutama bagi anak-anak,” katanya.
Sementara itu, terkait polemik keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BOP), Rudianto menyebut Komisi I DPR RI sebelumnya telah memberikan sejumlah masukan kepada pemerintah.
Ia menilai forum tersebut masih perlu dikaji lebih dalam karena berada di luar struktur Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selain itu, ia juga menyoroti tidak dilibatkannya Palestina dalam forum yang membahas isu perdamaian tersebut.
“Kalau memang ingin membahas persoalan Palestina, seharusnya Palestina juga dilibatkan agar mereka bisa menjelaskan langsung kondisi yang mereka alami,” ujarnya.
Rudianto menambahkan, Komisi I DPR RI akan kembali meminta penjelasan lebih rinci dari pemerintah terkait perkembangan keikutsertaan Indonesia dalam forum tersebut.
