Pangkalpinang,LibangNews.Com- Pemerintah Kota Pangkalpinang menilai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menghadapi sejumlah persoalan, terutama terkait koordinasi lintas sektor dan pemenuhan standar kualitas. Hal ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi MBG yang digelar di Balai Betason, Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Kamis (16/4/2026).
Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, saat menyampaikan arahan Wali Kota, menekankan bahwa MBG memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas gizi anak sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, ia mengakui pelaksanaan di lapangan belum sepenuhnya berjalan optimal.
Menurutnya, masih ditemukan lemahnya sinergi antar pihak, sehingga berbagai persoalan teknis belum tertangani secara maksimal. Ia pun mendorong seluruh pihak untuk lebih aktif berkoordinasi dan menjadikan forum rapat sebagai ruang penyelesaian masalah.
“Koordinasi harus diperkuat. Jangan sampai program berjalan tanpa arah yang jelas,” tegasnya.
Selain itu, Dessy menyoroti sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum memenuhi ketentuan, baik dari sisi kualitas rasa, kemasan, hingga kelengkapan administrasi seperti Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan Nomor Induk Berusaha (NIB). Pengelolaan limbah juga menjadi perhatian, mengingat masih ada unit yang belum memiliki sistem penanganan limbah yang memadai.
Ia mengingatkan pentingnya menjaga kualitas makanan agar tidak menimbulkan risiko kesehatan, termasuk potensi keracunan. Pemkot, kata dia, tidak ikut campur dalam proses produksi, namun tetap memiliki tanggung jawab dalam pengawasan.
“Peran kami memastikan tidak ada dampak negatif, termasuk dari sisi lingkungan dan keamanan pangan. Data supplier juga harus transparan dan dilaporkan ke Satgas MBG,” ujarnya.
Di sisi lain, Kepala Regional SPPG Bangka Belitung, Nyayu Rahmadini, menjelaskan bahwa saat ini terdapat 19 SPPG yang telah beroperasi, dengan 18 unit aktif dan satu masih dalam tahap persiapan. Jumlah tersebut ditargetkan meningkat menjadi 38 unit setelah seluruhnya siap.
Ia menyebutkan, dari 18 unit yang aktif, program MBG telah menjangkau 43.388 penerima manfaat yang terdiri dari siswa, tenaga pendidik, hingga non-pendidik. Selain itu, setiap unit juga menyerap sekitar 50 tenaga kerja dari berbagai bidang.
Nyayu menegaskan bahwa seluruh SPPG wajib memenuhi standar operasional, termasuk kepemilikan SLHS dan sertifikat halal. Pengawasan dilakukan sejak awal operasional oleh Dinas Kesehatan dan dilanjutkan melalui inspeksi rutin setiap bulan.
“Semua unit yang berjalan telah melalui proses verifikasi. Pengawasan juga terus dilakukan secara berkala,” jelasnya.
Terkait supplier, ia memastikan seluruh data telah tercatat dalam sistem terintegrasi yang terhubung dengan pusat, sehingga memudahkan proses monitoring dan evaluasi.
Meski begitu, ia mengakui masih ada kendala teknis di lapangan. Beberapa unit sempat dihentikan sementara operasionalnya akibat temuan terkait kualitas makanan dan kebersihan. Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah ditemukannya produk olahan UMKM yang tidak layak konsumsi.
Pihaknya telah melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk perbaikan sistem produksi dan pelatihan ulang bagi penjamah makanan guna menjaga standar higienitas.
Saat ini, dua SPPG masih dalam status nonaktif sementara dan dua lainnya dalam tahap pembenahan. Seluruh unit tersebut ditargetkan kembali beroperasi dalam waktu dekat.
“Sebagian direncanakan aktif kembali pekan depan setelah memenuhi semua persyaratan,” tutupnya.
