Babel,LibangNews.Com- Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Edi Nasapta, meminta pemerintah daerah segera mengambil keputusan teknis terkait kondisi Jembatan Emas Pangkalpinang yang saat ini tidak lagi berfungsi optimal.
Menurut Edi, infrastruktur yang menjadi penghubung penting di Kota Pangkalpinang tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa solusi yang jelas. Ia menilai pemerintah perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain dan sistem operasional jembatan.
“Yang harus segera dilakukan adalah evaluasi desain teknisnya. Apakah sistem buka–tutup masih relevan dipertahankan, atau perlu diubah dengan desain konstruksi yang berbeda,” kata Edi, Minggu (15/3/2026).
Ia menyebut, kebijakan pemerintah daerah yang selama ini tidak lagi mengoperasikan mekanisme buka–tutup jembatan memang dapat dipahami dari sisi keterbatasan anggaran. Biaya operasional dan pemeliharaan sistem tersebut dinilai cukup besar dan menjadi beban bagi APBD.
Namun demikian, Edi menegaskan kondisi itu tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan jembatan kehilangan fungsinya sebagai infrastruktur strategis.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di bawah kepemimpinan Gubernur Hidayat Arsani perlu segera berkoordinasi dengan DPRD, dinas teknis PUPR, serta balai teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia guna meninjau ulang konsep pembangunan jembatan tersebut.
Edi menilai kajian teknis perlu segera disiapkan untuk menentukan apakah sistem jembatan buka–tutup masih layak dipertahankan atau diganti dengan desain lain, seperti konstruksi jembatan dengan elevasi lebih tinggi atau bentuk melengkung sehingga kapal tetap dapat melintas tanpa perlu mekanisme pembukaan.
Selain itu, ia juga mendorong pemerintah daerah untuk aktif mencari dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat, termasuk melalui program percepatan pembangunan infrastruktur nasional seperti skema Instruksi Presiden Jalan Daerah.
“Ini bukan soal menyerahkan tanggung jawab ke pusat, tetapi memanfaatkan peluang pendanaan nasional agar infrastruktur strategis di daerah bisa segera diselesaikan,” ujarnya.
Edi juga menegaskan bahwa penggunaan dana dari APBN tidak akan mengubah status kepemilikan aset. Jembatan tersebut tetap tercatat sebagai aset milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Lebih lanjut, ia menilai keberadaan Jembatan Emas memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan kawasan timur Pulau Bangka. Di wilayah tersebut telah berkembang sejumlah fasilitas strategis, salah satunya RSUP Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Menurut Edi, tanpa konektivitas yang memadai, potensi pengembangan kawasan tersebut sulit berkembang secara optimal.
“Ini bukan sekadar soal jembatan, tetapi tentang konektivitas wilayah dan pertumbuhan ekonomi kawasan. Jika jembatan ini berfungsi baik, aktivitas ekonomi di lintas timur Pulau Bangka juga akan ikut bergerak,” katanya.
Ia berharap pemerintah daerah bersama DPRD dapat segera menentukan langkah konkret dalam waktu dekat, mulai dari penetapan desain teknis hingga skema pembiayaan perbaikan jembatan.
“Kalau memungkinkan tahun ini sudah harus ada keputusan. Minimal desain teknisnya jelas dan sumber pembiayaannya sudah dipetakan,” tegasnya.
