Babel,LibangNews.Com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kepulauan Bangka Belitung menggelar aksi demonstrasi di Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (25/6/2026) siang.
Aksi yang mengusung tema “Mahasiswa Bersatu Tolak Kedzaliman” itu menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menyampaikan berbagai kritik terhadap kebijakan pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Massa yang berasal dari sejumlah perguruan tinggi di Bangka Belitung, seperti Universitas Bangka Belitung, Universitas Pertiba, dan Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, tiba di halaman DPRD Babel sekitar pukul 14.55 WIB.
Kedatangan mereka disambut langsung oleh Wakil Ketua DPRD Babel Edi Nasapta bersama Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Babel Fery Afriyanto. Namun, mahasiswa meminta agar Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya hadir secara langsung untuk berdialog dan menerima aspirasi yang mereka bawa.
Menanggapi hal tersebut, Edi Nasapta menjelaskan bahwa Ketua DPRD Babel sedang menjalankan tugas kedinasan di luar daerah.
“Saat ini Ketua DPRD sedang berada di Jawa Barat dalam rangka tugas. Saya hadir mewakili dan memiliki kewenangan yang sama untuk menerima aspirasi adik-adik mahasiswa,” ujarnya.
Selain itu, mahasiswa juga mempertanyakan ketidakhadiran Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Menurut Edi, Gubernur Hidayat Arsani belum dapat memenuhi permintaan tersebut karena kondisi kesehatannya yang sedang menurun.
Sebelum masuk ke ruang rapat paripurna, massa aksi sempat bertahan di depan ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Babel sambil menunggu kepastian terkait kehadiran pimpinan daerah yang mereka harapkan.
Tak lama kemudian, para mahasiswa bergerak memasuki ruang rapat paripurna DPRD Babel untuk melanjutkan penyampaian aspirasi. Secara bergantian, mereka menyampaikan orasi yang menyoroti berbagai isu strategis yang dinilai masih jauh dari harapan masyarakat.
Sejumlah poster dan spanduk dibentangkan selama aksi berlangsung. Tulisan-tulisan seperti “Rezim Kontroversial”, “Menuju Pembebasan Nasional”, “Cabut dan Tolak PLTN”, “Cabut IUP PT Timah”, hingga “Kabinet Gemuk” terlihat menghiasi ruang sidang sebagai simbol kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah.
Melalui aksi tersebut, mahasiswa berharap pemerintah dan DPRD dapat lebih terbuka dalam menerima masukan serta melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan yang dinilai berdampak langsung kepada masyarakat.
Hingga aksi berlangsung, para mahasiswa masih bertahan di ruang rapat paripurna sembari menunggu respons dan tanggapan resmi dari pihak DPRD maupun Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait tuntutan yang mereka sampaikan.
