Babel,LibangNews.Com- Kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diterapkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapat dukungan dari Komisi I DPRD Babel. Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut diminta tetap memperhatikan kualitas layanan publik agar tidak terganggu.
Ketua Komisi I DPRD Babel, Pahlivi Syahrun, menegaskan bahwa evaluasi berkala perlu dilakukan, terutama untuk memastikan kegiatan yang bersifat mendesak tetap berjalan optimal.
“WFH ini kita dukung, tapi harus ada evaluasi terus-menerus. Kegiatan yang sifatnya penting dan mendesak jangan sampai terhambat,” ujarnya, Selasa (7/4/2026).
Menurutnya, koordinasi menyeluruh terhadap seluruh ASN, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, menjadi kunci agar pelayanan kepada masyarakat tetap maksimal di tengah penerapan sistem kerja fleksibel tersebut.
Ia juga menyoroti sejumlah sektor vital yang tidak boleh mengalami penurunan pelayanan, seperti layanan Samsat, fasilitas kesehatan di rumah sakit, hingga administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
“Pelayanan seperti Samsat, rumah sakit, dan Dukcapil harus tetap berjalan baik. Ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, Komisi I DPRD Babel mendorong penguatan sinergi antara pemerintah daerah dengan berbagai pihak, termasuk instansi vertikal, BUMN/BUMD, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Pahlivi menilai, kolaborasi lintas sektor tersebut sangat penting dalam menjaga stabilitas pelayanan publik, keamanan daerah, sekaligus mendukung percepatan pembangunan di Bangka Belitung.
“Koordinasi dengan Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan, hingga Kementerian Agama harus tetap berjalan. Semua pihak punya peran dalam memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap prima,” pungkasnya.
