Jakarta,LibangNews.Com – Perluasan akses layanan keuangan dinilai menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi daerah. Komitmen tersebut turut mendapat dukungan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Hidayat Arsani, saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 di Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Forum nasional yang berlangsung di Grand Ballroom Convention, Jakarta International Expo (JIEXPO), Kemayoran, tersebut mempertemukan pemerintah pusat dan daerah bersama regulator serta pelaku industri jasa keuangan untuk membahas langkah konkret memperluas layanan keuangan yang mudah dijangkau masyarakat.
Rakornas tahun ini mengangkat tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia” dan diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kegiatan tersebut turut dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto.
Dalam agenda tersebut, Presiden Prabowo meresmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK). Peresmian ditandai dengan penekanan tombol sirene oleh Presiden.
Pembentukan dewan tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya meningkatkan kesejahteraan keuangan masyarakat, termasuk melalui perluasan kepemilikan rekening dan akses terhadap layanan keuangan formal hingga tingkat keluarga.
Presiden Prabowo menegaskan, pembangunan ekonomi harus memberikan dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat, terutama melalui peningkatan pendapatan.
“Garis ekonomi kita harus bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat, karena kesejahteraan tidak boleh hanya menjadi kata-kata slogan. Arti sesungguhnya dari kesejahteraan adalah bahwa penghasilan rakyat secara nyata harus meningkat,” ungkap Prabowo.
Ia juga menyampaikan bahwa hingga akhir 2024, TPAKD telah terbentuk di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Keberadaan tim tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan keuangan kepada berbagai kelompok masyarakat, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, serta nelayan.
Bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, penguatan akses keuangan memiliki arti penting dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Kemudahan memperoleh layanan perbankan, pembiayaan usaha, dan fasilitas tabungan diharapkan dapat membuka peluang lebih besar bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha produktif.
Kehadiran Hidayat Arsani dalam Rakornas TPAKD 2026 sekaligus menjadi bagian dari dukungan Pemerintah Provinsi Babel terhadap pengembangan sistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.
Melalui penguatan peran TPAKD, pemerintah daerah diharapkan dapat mendorong masyarakat agar semakin mudah mengakses layanan keuangan formal. Langkah ini juga berpotensi membantu pelaku UMKM mengembangkan usaha, memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat, serta mendukung produktivitas sektor-sektor unggulan daerah.
Dengan akses keuangan yang semakin luas dan tepat sasaran, upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung diharapkan tidak hanya berorientasi pada peningkatan aktivitas usaha, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat hingga ke tingkat keluarga.(*)
