Pangkalpinang,LibangNews.Com- Pemerintah Kota Pangkalpinang terus memperkuat program Universal Health Coverage (UHC) dengan fokus utama mempertahankan tingkat keaktifan peserta BPJS Kesehatan agar tetap berada di atas 80 persen.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Pangkalpinang, Saparudin usai rapat bersama BPJS, BPS, dan Bank Sumsel Babel di Ruang SRC Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Senin (11/5/2026).
Menurut Saparudin, capaian UHC Kota Pangkalpinang saat ini telah mencapai 99,76 persen atau hampir menyentuh angka 100 persen. Namun, masih terdapat sekitar 597 warga yang belum terdata akibat kendala administrasi saat proses pendataan berlangsung.
“Alhamdulillah cakupan UHC kita sudah mencapai 99,76 persen. Tinggal sekitar 597 orang lagi yang belum masuk data, sebagian besar karena persoalan administrasi seperti belum memiliki KTP saat pendataan,” ujar Saparudin.
Ia menegaskan, tantangan utama saat ini bukan hanya memperluas cakupan kepesertaan, tetapi juga memastikan peserta tetap aktif agar masyarakat dapat terus memperoleh layanan kesehatan.
“Yang paling penting sekarang adalah menjaga tingkat keaktifan peserta. Saat ini angkanya sekitar 82 persen dan kita berkomitmen mempertahankan agar tetap di atas 80 persen supaya masyarakat tetap terlayani,” katanya.
Untuk mendukung target tersebut, Pemkot Pangkalpinang juga menggandeng dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Dana CSR diharapkan dapat membantu pembayaran iuran BPJS masyarakat kategori Desil 1 hingga 5.
“Kita dorong perusahaan-perusahaan ikut membantu melalui CSR, khususnya untuk masyarakat yang memang membutuhkan bantuan pembayaran iuran BPJS,” jelasnya.
Selain itu, Pemkot juga menginstruksikan Dinas Sosial melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.
“Kita minta Dinas Sosial turun langsung ke lapangan untuk mendata dan membantu masyarakat yang belum terdaftar agar segera masuk kepesertaan BPJS,” tambahnya.
Saparudin juga menekankan pentingnya sinkronisasi dan pembaruan data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) agar bantuan yang diberikan tepat sasaran.
Dalam rapat tersebut, Pemkot Pangkalpinang turut membahas kerja sama dengan Bank Sumsel Babel melalui dana CSR untuk pembangunan rumah produksi pengolahan nanas di kawasan Tua Tunu.
Program tersebut direncanakan menjadi sentra pengolahan nanas yang dikelola melalui kolaborasi dana pemerintah daerah dan CSR Bank Sumsel Babel.
“Kita berharap tahun ini rumah produksi nanas di Tua Tunu bisa segera diresmikan sehingga mampu meningkatkan nilai ekonomi masyarakat,” tutup Saparudin.
