Pangkalpinang,LibangNews.Com – Komitmen menjaga kelestarian lingkungan ditunjukkan Polresta Pangkalpinang melalui aksi penanaman ratusan bibit mangrove di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Teluk Bayur, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Bukit Intan, Rabu (8/7/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang mengusung tema “Polri Presisi Mendukung Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas.”
Penanaman mangrove dipimpin langsung Kapolresta Pangkalpinang, Kombes Pol Indra Wijatmiko, didampingi Wakapolresta, para pejabat utama (PJU), serta diikuti seluruh personel Polresta Pangkalpinang.
Kapolresta Pangkalpinang Kombes Pol Indra Wijatmiko mengatakan, pelestarian lingkungan menjadi salah satu bentuk pengabdian Polri kepada masyarakat. Menurutnya, kawasan mangrove memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir sekaligus menjadi benteng alami untuk mengurangi dampak abrasi.
“Penanaman mangrove ini merupakan bentuk kepedulian kami terhadap kelestarian lingkungan. Kami ingin Hari Bhayangkara tidak hanya diperingati melalui kegiatan seremonial, tetapi juga diwujudkan dalam aksi nyata yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dan lingkungan dalam jangka panjang,” ujarnya.
Ia menjelaskan, keberadaan hutan mangrove tidak hanya melindungi garis pantai, tetapi juga menjadi habitat berbagai jenis biota laut yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem.
Karena itu, Indra mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut berperan aktif menjaga dan merawat lingkungan, termasuk melalui kegiatan penghijauan di kawasan pesisir.
“Harapan kami, bibit yang ditanam hari ini dapat tumbuh dengan baik dan memberikan manfaat bagi generasi mendatang. Menjaga alam adalah tanggung jawab bersama yang harus terus kita lakukan,” katanya.
Melalui aksi penghijauan tersebut, Polresta Pangkalpinang menegaskan dukungannya terhadap upaya pembangunan berkelanjutan sekaligus memperkuat semangat Polri Presisi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.
