Babel,LibangNews.Com- Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang menembus kisaran Rp17.600 mulai menjadi perhatian berbagai pihak di daerah, termasuk DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kondisi geopolitik global yang belum stabil dinilai berpotensi memberi dampak langsung terhadap ekonomi daerah dan kenaikan harga kebutuhan masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Babel, Eddy Iskandar, meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah antisipatif dengan memperkuat sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru yang selama ini belum dimaksimalkan.
Menurut Eddy, ketergantungan terhadap pola pendapatan lama tidak lagi cukup untuk menghadapi tekanan ekonomi global yang terus berkembang.
“Pemerintah daerah harus mulai lebih kreatif dan progresif mencari potensi pendapatan lain yang belum tergarap secara optimal,” kata Eddy usai menghadiri Rapat Koordinasi Migas di Hotel Santika, Rabu (6/5/2026).
Ia mengatakan gejolak ekonomi internasional sudah mulai dirasakan di Bangka Belitung, salah satunya melalui kenaikan harga sejumlah komoditas. Karena itu, pemerintah diminta tidak hanya fokus menjaga stabilitas anggaran, tetapi juga melakukan penyesuaian belanja daerah.
Eddy menilai penghematan anggaran menjadi langkah penting di tengah situasi saat ini. Ia menyarankan agar kegiatan yang bersifat seremonial maupun operasional yang tidak terlalu mendesak dapat dikurangi sementara waktu.
Selain itu, ia juga menanggapi langkah sejumlah kepala daerah yang mulai membatasi penggunaan kendaraan operasional guna menekan biaya bahan bakar minyak (BBM). Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah rasional agar anggaran bisa dialihkan untuk kebutuhan masyarakat yang lebih prioritas.
“Kalau biaya operasional semakin tinggi, tentu harus ada penyesuaian supaya anggaran yang tersedia bisa lebih efektif dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Di lingkungan DPRD Babel sendiri, Eddy memastikan kebijakan efisiensi sudah mulai diterapkan. Ia menyebut sebagian besar anggota DPRD Babel saat ini tidak lagi menggunakan kendaraan dinas operasional dalam aktivitas sehari-hari.
“Untuk kegiatan yang tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan publik juga mulai kami kurangi,” pungkasnya.
