Babel,LibangNews.Com — Persoalan jalan utama dan buruknya kondisi drainase menjadi aspirasi yang mencuat dalam kegiatan reses Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Rustam Mataris, Minggu (13/9/2026).
Kegiatan tersebut merupakan reses DPRD Provinsi Babel masa persidangan III tahun sidang II tahun 2026. Dalam kesempatan itu, Rustam mengundang masyarakat, RT, RW, Karang Taruna dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi.
Rustam mengatakan, seluruh aspirasi masyarakat akan didata dan dibuatkan notulen untuk kemudian dibahas dalam rapat paripurna DPRD sebelum disampaikan kepada pihak eksekutif.
“Tujuannya menerima aspirasi masyarakat. Setelah kita tampung semua aspirasi itu, kita ajukan ke pihak eksekutif. Sebelum diajukan, semua usulan masyarakat akan didata dan dibuat notulennya,” ujar Rustam.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian utama adalah kondisi drainase di kawasan Kampung Pasir. Menurut Rustam, saluran yang ada saat ini sudah tidak berfungsi dengan baik sehingga menyebabkan genangan dan banjir ketika hujan turun.
“Sejak dibangun saluran ini, belum pernah dibersihkan. Sehingga sekarang buntu. Kalau musim hujan, banjir ke mana-mana,” katanya.
Ia menyebutkan, kondisi tersebut terutama dirasakan masyarakat yang berada di kawasan Kampung Pasir bagian bawah. Air dari wilayah yang lebih tinggi mengalir ke kawasan tersebut sehingga rumah-rumah warga kerap terdampak banjir.
Rustam menilai pembangunan saluran drainase menjadi kebutuhan yang harus segera diperhatikan pemerintah.
“Memang sebenarnya harus cepat dibangun masalah saluran Kampung Pasir itu. Tidak ada saluran sama sekali. Limpahan air dari atas turun ke bawah semua, jadi memang perlu dibuat saluran,” tegasnya.
Selain persoalan drainase, masyarakat juga menyampaikan aspirasi terkait jalan utama yang merupakan ruas jalan provinsi. Rustam mengatakan, persoalan kewenangan dan keterbatasan anggaran menjadi salah satu tantangan dalam merealisasikan berbagai usulan masyarakat.
Menurutnya, kondisi keuangan pemerintah daerah saat ini masih menghadapi defisit. Karena itu, kemampuan PAD dan kondisi keuangan daerah akan menjadi pertimbangan dalam pembahasan anggaran tahun 2027.
“Kalau PAD terbatas, tidak bisa juga dibangun. Tergantung keuangan pemerintah daerah. Kami selaku anggota dewan hanya mengusulkan saja, fokus kepada keluhan masyarakat,” ujarnya.
Meski demikian, Rustam berharap pemerintah tetap memberikan perhatian serius terhadap aspirasi masyarakat, khususnya persoalan banjir dan drainase yang dinilai sangat mendesak.
Ia menegaskan, sebagai wakil rakyat, dirinya memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui kegiatan reses.
“Supaya pemerintah peduli dan serius menanggapi. Kami minta dilaksanakan dan dikerjakan. Kalau sampai pemerintah tidak peduli, kami selaku wakil rakyat juga malu dan tidak enak kepada masyarakat,” pungkas Rustam.
