Babel,LibangNews.Com – Carut-marut antrean bahan bakar minyak (BBM) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kian meresahkan masyarakat. Tak hanya menghambat aktivitas warga, kondisi ini juga diduga memicu kenaikan harga sembako hingga menimbulkan kerugian bagi pedagang akibat terganggunya distribusi barang.
Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, menilai kondisi antrean BBM yang berlangsung berlarut-larut sudah di luar batas kewajaran dan berpotensi memicu persoalan sosial jika tidak segera ditangani.
Hal itu disampaikan Didit setelah menerima audiensi Aliansi Umat Islam Bangka Belitung yang terdiri dari perwakilan ulama se-Pulau Bangka di ruang kerja Ketua DPRD Babel, Selasa (27/10/2026).
Didit mengatakan, dalam audiensi tersebut, para ulama menyampaikan langsung berbagai dampak yang dirasakan masyarakat akibat panjangnya antrean di sejumlah SPBU.
Menurutnya, persoalan BBM kini tidak hanya menyangkut masyarakat yang membutuhkan bahan bakar, tetapi juga berdampak terhadap kegiatan ekonomi dan kehidupan sosial.
“Dari pengakuan salah satu pedagang, beliau banyak rugi karena tidak ada BBM sehingga tidak bisa menyuplai barang. Akibatnya, barang-barangnya busuk,” kata Didit.
Ia juga menyoroti masyarakat yang terpaksa menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengantre BBM hingga melewatkan waktu salat Magrib, bahkan Isya.
Didit mengungkapkan, pihaknya turut menerima laporan mengenai dugaan praktik tidak adil di internal SPBU yang diduga ikut memperburuk kondisi antrean. Namun, dugaan tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut oleh pihak berwenang.
“Kita sudah petakan kendala-kendalanya. Tadi kita dengar sendiri ada indikasi di internal SPBU juga yang tidak fair. Akan tetapi, ke depan kita tidak mencari masalah, melainkan mencari solusi,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, DPRD Babel telah mengundang PT Pertamina, Kapolda Kepulauan Bangka Belitung, pihak eksekutif pemerintah daerah, serta seluruh pemilik SPBU untuk mengikuti pertemuan pada Kamis (29/10/2026) pukul 13.00 WIB di ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Babel.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi momentum untuk mengurai persoalan antrean BBM sekaligus merumuskan langkah pencegahan agar situasi serupa tidak terus berulang.
“Kita harus selesaikan ini. Kalau dibiarkan, saya khawatir akan menjadi masalah sosial di Bangka Belitung,” tegas Didit.
Ia menekankan, pemerintah daerah, DPRD, dan Pertamina harus segera duduk bersama untuk mencari solusi yang benar-benar menjawab persoalan di lapangan.
Didit berharap pertemuan tersebut menghasilkan kepastian mengenai langkah-langkah preventif, baik dalam hal pasokan, distribusi, maupun pengawasan penyaluran BBM di SPBU.
Dalam audiensi itu, Aliansi Umat Islam Bangka Belitung juga menyoroti tingginya harga Pertalite eceran yang dinilai semakin membebani masyarakat, terutama warga yang tinggal jauh dari SPBU.
Koordinator Aliansi Umat Islam Bangka Belitung, Sofiyan Rudianto, mengatakan masyarakat telah menghadapi antrean panjang selama berbulan-bulan tanpa melihat perbaikan yang signifikan.
Ia menyebutkan, harga Pertalite eceran di Pangkalpinang berkisar Rp14.000 hingga Rp15.000 per liter. Sementara di wilayah Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, harganya disebut mencapai Rp17.000 hingga Rp18.000 per liter.
Kondisi tersebut membuat masyarakat menghadapi pilihan sulit, yakni menghabiskan waktu dan tenaga untuk mengantre di SPBU atau membeli BBM eceran dengan harga jauh lebih mahal.
Aliansi juga menduga panjangnya antrean berkaitan dengan ketidakseimbangan pasokan dan kebutuhan BBM di Babel. Berdasarkan perhitungan yang disampaikan dalam audiensi, terdapat dugaan kekurangan pasokan Pertalite sekitar 150.000 hingga 200.000 liter per hari serta solar bersubsidi sekitar 100.000 liter per hari.
Angka-angka tersebut masih perlu dikonfirmasi kepada Pertamina Patra Niaga.
Selain persoalan pasokan, aliansi menyoroti dugaan aktivitas pengecer yang berulang kali mengantre menggunakan barcode berbeda serta dugaan praktik pemberian uang kepada petugas SPBU agar dapat mengisi BBM berkali-kali. Informasi tersebut masih memerlukan penelusuran lebih lanjut dan belum dapat dipastikan kebenarannya.
Aliansi berharap pemerintah, DPRD, Pertamina, kepolisian, dan pengelola SPBU segera mengevaluasi tata kelola distribusi BBM agar antrean dapat diurai, harga eceran tidak terus melonjak, dan masyarakat di wilayah pedesaan memperoleh akses BBM dengan harga sesuai ketentuan.
Melalui pertemuan lintas pihak yang dijadwalkan Kamis mendatang, DPRD Babel berharap muncul langkah nyata sehingga keresahan masyarakat tidak berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih luas.
