Pangkalpinang,LibangNews.com – Pemerintah Kota Pangkalpinang mulai mendorong pengembangan pelaku usaha mikro tidak sekadar melalui bantuan modal, tetapi juga dengan menyiapkan ekosistem usaha yang terintegrasi hingga pemasaran produk.
Langkah tersebut ditandai dengan penyerahan bantuan usaha kepada sekitar 90 pelaku UMKM mikro di Kota Pangkalpinang, Senin (10/8/2026). Masing-masing penerima mendapatkan bantuan sebesar Rp1 juta yang diserahkan di Balai Betason Kantor Wali Kota Pangkalpinang.
Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin, mengatakan bantuan tersebut merupakan stimulus awal bagi pelaku usaha untuk mengembangkan bisnisnya. Pemerintah, kata dia, akan melakukan pemantauan terhadap perkembangan usaha para penerima bantuan.
“Ini kita berikan sebagai stimulus. Ke depan usaha mereka akan kita monitor terus agar mereka menjadi embrio untuk mengelompokkan mereka ke dalam usaha-usaha yang sejenis,” kata Saparudin.
Dari pemantauan tersebut, Pemkot Pangkalpinang nantinya akan mengidentifikasi pelaku usaha yang dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan. Mereka kemudian dapat diarahkan membentuk kelompok usaha berdasarkan bidang yang sama.
Saparudin mencontohkan pelaku usaha makanan seperti produsen otak-otak. Jika sejumlah pelaku usaha dengan produk sejenis dapat dihimpun dalam satu kelompok, pemerintah berpeluang memberikan dukungan lebih lanjut berupa rumah produksi.
Namun, pembangunan rumah produksi tersebut tidak akan dilakukan tanpa memperhitungkan aspek pemasaran. Menurut Saparudin, keberadaan pasar menjadi bagian penting agar fasilitas produksi yang dibangun pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi pelaku UMKM.
“Yang penting itu, begitu rumah produksi sudah terbangun, kita berupaya mencari off-taker atau pembelinya. Kalau kita bikin tetapi tidak ada pembeli, percuma,” ujarnya.
Ia menjelaskan, apabila ekosistem produksi dan pasar sudah terbentuk, pelaku UMKM dapat saling mendukung untuk memenuhi permintaan. Ketika kapasitas sebuah kelompok usaha belum mencukupi, pelaku usaha lainnya dapat dilibatkan sehingga produksi dapat ditingkatkan.
“Nah, ketika ekosistem ini sudah kita bangun, inilah yang kita harapkan akan bergulir,” katanya.
Pengembangan rumah produksi tersebut juga akan dilakukan dengan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah. Dinas Tenaga Kerja, misalnya, dapat berperan dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia, sementara perangkat daerah lainnya turut memberikan dukungan sesuai bidang masing-masing.
Saparudin bahkan menginginkan pengelolaan rumah produksi ke depan dilakukan secara profesional. Struktur pengelolaan dapat mencakup seorang manajer, asisten manajer bidang pemasaran, hingga penanggung jawab produksi.
“Kita ingin rumah produksi ini terjaga. Manajemennya akan menjadi profesional,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Kota Pangkalpinang, Muhammad Yasin, mengatakan bantuan Rp1 juta tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap keberlangsungan usaha mikro sekaligus upaya memperkuat perekonomian daerah.
Program serupa sebelumnya telah diberikan kepada 47 pelaku UMKM pada 2025. Tahun ini jumlah penerima meningkat menjadi sekitar 90 pelaku usaha dan ditargetkan kembali bertambah menjadi sekitar 100 penerima pada tahun berikutnya.
“Kami menyadari bahwa UMKM merupakan tulang punggung perekonomian daerah. Pengaruhnya sangat besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan menumbuhkan sektor-sektor perekonomian baru,” kata Yasin.
Menurut Yasin, penerima bantuan tidak ditetapkan secara sembarangan. Para pelaku usaha terlebih dahulu melalui proses verifikasi untuk memastikan usaha masih berjalan dan memenuhi ketentuan teknis sebagaimana Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 12 Tahun 2026.
Program pemberdayaan UMKM tersebut, lanjutnya, akan terus dikawal Pemkot Pangkalpinang hingga 2029. Selain mengandalkan APBD, pemerintah juga membuka ruang kolaborasi dengan BUMN, perbankan, dan berbagai pihak lainnya untuk memperluas akses pengembangan usaha.
Yasin mengingatkan penerima agar memanfaatkan bantuan secara produktif, bukan untuk kebutuhan konsumtif.
“Harapannya bantuan ini dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas, sehingga kualitas UMKM di Pangkalpinang semakin baik dan mampu bersaing ke depannya,” ujarnya.
Saparudin mengatakan fokus terhadap usaha mikro dilakukan untuk mencari pelaku usaha yang memiliki kemauan kuat, konsisten, dan berpotensi naik kelas.
Menurutnya, jumlah UMKM di Pangkalpinang saat ini telah mencapai lebih dari 29 ribu pelaku usaha. Besarnya jumlah tersebut menunjukkan bahwa sektor UMKM memiliki posisi strategis dalam menopang kehidupan masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi daerah.
“Orang berbisnis ini kan tidak semua bisa. Tetapi mereka yang punya keinginan kuat, semangat, mampu bekerja keras dan konsisten menjalankan usahanya, ini yang akan kita pilih nanti,” kata Saparudin.
Dengan pola tersebut, Pemkot Pangkalpinang menargetkan bantuan modal tidak berhenti pada pemberian dana, tetapi menjadi pintu masuk untuk membangun kelompok usaha, memperkuat kapasitas produksi, menciptakan akses pasar, hingga mendorong UMKM lokal berkembang ke skala yang lebih besar.
