Pangkalpinang,LibangNews.Com — Ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kota Pangkalpinang semakin mendapat perhatian serius. Pemerintah Kota Pangkalpinang menyiapkan satuan tugas (Satgas) gabungan sebagai langkah memperkuat pencegahan sekaligus mempercepat penanganan kebakaran di tengah kondisi kemarau yang masih berlangsung.
Rencana pembentukan Satgas tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla yang berlangsung di Ruang SCR Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Selasa (8/9/2026).
Rapat dipimpin Wali Kota Pangkalpinang Saparudin bersama Wakil Wali Kota Dessy Ayutrisna dan diikuti sejumlah unsur terkait, mulai dari Polresta Pangkalpinang, Satpol PP, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, BPBD, BMKG hingga PT Timah dan sejumlah instansi lainnya.
Kepala BPBD Kota Pangkalpinang Dedy Revandi mengungkapkan, intensitas kebakaran lahan mengalami peningkatan dalam beberapa waktu terakhir. Sepanjang Agustus 2026, tercatat sebanyak 121 titik kebakaran lahan. Memasuki September, terdapat tambahan 13 kejadian.
Dengan demikian, total kejadian kebakaran lahan yang tercatat sejak Agustus hingga September mencapai 134 kasus.
BPBD juga telah memetakan sejumlah wilayah yang dinilai memiliki tingkat kerawanan lebih tinggi. Tiga kecamatan menjadi prioritas, yakni Bukit Intan, Gabek dan Gerunggang.
Untuk Bukit Intan, kawasan yang mendapat perhatian antara lain Air Itam, Temberan dan Sinar Bulan. Di Kecamatan Gabek, titik rawan berada di wilayah Selindung dan Jerambah Gantung. Sementara Kecamatan Gerunggang mencakup kawasan Air Kepala Tujuh serta sejumlah lahan terbuka.
Menurut Dedy, kondisi cuaca menjadi salah satu faktor yang membuat potensi kebakaran semakin besar. Suhu yang tinggi, vegetasi yang mengering, kondisi tanah yang minim kelembapan serta hembusan angin membuat api lebih mudah muncul dan cepat merambat.
Di samping faktor alam, perilaku manusia juga menjadi perhatian. Pembakaran lahan, pembakaran sampah, puntung rokok maupun kelalaian ketika menggunakan sumber api dapat memicu kebakaran, khususnya ketika kondisi lingkungan sangat kering.
Karena itu, upaya penanganan akan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan pemerintah, aparat keamanan dan masyarakat.
Unsur pemerintah akan terdiri dari BPBD, Damkar, kecamatan, kelurahan serta organisasi perangkat daerah. Sementara TNI, Polri, Satpol PP dan instansi terkait masuk dalam unsur pengamanan. Masyarakat juga akan dilibatkan melalui perangkat RT/RW, relawan, komunitas serta dunia usaha.
Data serupa juga terlihat dari penanganan yang dilakukan Polresta Pangkalpinang. Kabag Ops Polresta Pangkalpinang Kompol Dewi menyampaikan, terdapat 12 kasus kebakaran yang ditangani pada Juli 2026.
Jumlah tersebut kemudian melonjak menjadi 48 kasus sepanjang Agustus.
Peningkatan kasus kebakaran tersebut terjadi bersamaan dengan kondisi kekeringan yang mulai berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Selain meningkatkan risiko Karhutla, kekeringan juga berpengaruh terhadap ketersediaan air bersih serta aktivitas pertanian.
Wali Kota Pangkalpinang Saparudin mengatakan, berdasarkan informasi dari BMKG, kondisi panas diperkirakan masih menjadi tantangan hingga Oktober.
“Dalam dua hari ke depan menurun lagi, ada sedikit hujan, tapi terus panas lagi sampai Oktober,” kata Saparudin usai rapat.
Untuk menghadapi situasi tersebut, Pemkot Pangkalpinang akan mengoperasikan Satgas gabungan yang melibatkan kepolisian, TNI, kejaksaan dan berbagai instansi terkait.
Menurut Saparudin, pembentukan Satgas ditujukan agar koordinasi dan penanganan di lapangan dapat dilakukan lebih cepat ketika muncul titik api.
“Satgas akan supaya lebih cepat tanggap,” ujarnya.
Dalam pelaksanaannya, enam posko Damkar yang telah tersedia di wilayah Pangkalpinang akan dimanfaatkan sebagai posko gabungan. Keberadaan posko tersebut diharapkan mempermudah koordinasi antarinstansi sekaligus mempercepat mobilisasi petugas ketika terjadi kebakaran.
Tidak hanya mengandalkan penanganan setelah kebakaran terjadi, pemerintah juga memperkuat langkah pencegahan. Masyarakat diminta menghentikan aktivitas pembakaran selama kondisi kemarau masih berlangsung.
Saparudin menegaskan, aktivitas pembakaran akan menjadi perhatian aparat. Pemeriksaan akan dilakukan untuk mengetahui apakah suatu kejadian disebabkan oleh unsur kesengajaan maupun kelalaian.
“Jadi kita minta masyarakat, jangan lagi bakar,” tegasnya.
Pemkot juga memastikan aspek penegakan hukum akan berjalan bagi pihak yang terbukti menyebabkan kebakaran. Saparudin menyebut kejaksaan turut memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut.
“Pelaku-pelaku kebakaran hutan ini akan dilakukan penindakan hukum. Jadi untuk memberikan efek jera,” katanya.
Menurutnya, langkah hukum diperlukan sebagai bentuk pencegahan agar masyarakat tidak sembarangan menggunakan api, terutama ketika lahan dalam kondisi sangat mudah terbakar.
Rapat koordinasi tidak hanya membahas Karhutla. Persoalan lain yang ikut menjadi perhatian adalah dampak kekeringan terhadap ketersediaan air bersih.
Pemkot Pangkalpinang telah menyiapkan koordinasi lintas instansi untuk membantu masyarakat maupun fasilitas yang membutuhkan pasokan air.
Sejumlah pihak akan dilibatkan dalam distribusi air bersih, termasuk pemerintah daerah, PDAM, PT Timah, PLN, kepolisian dan Kodim.
“Semua akan menyiapkan mobil-mobil untuk membantu menyalurkan air bersih,” ujar Saparudin.
Selain mendistribusikan air, pemerintah juga mulai mencari sumber air alternatif sebagai langkah antisipasi jika kekeringan berlangsung lebih lama.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah pengeboran sumber air di beberapa lokasi. Di antaranya kawasan Selindung, termasuk sekitar lokasi rencana Embung Eka Guna, serta sejumlah titik yang berada di sekitar kolam retensi.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan adanya sumber air yang dapat dimanfaatkan apabila kondisi kering terus berlangsung hingga Oktober.
Dengan pembentukan Satgas gabungan, penguatan patroli, deteksi dini, pencegahan pembakaran, penegakan hukum serta distribusi air bersih, Pemkot Pangkalpinang berharap dampak kemarau dapat diminimalkan dan kebakaran lahan tidak berkembang menjadi bencana yang lebih luas.
