Babel,LibangNews.Com — DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mendorong agar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 tetap mengutamakan pemenuhan layanan dasar masyarakat, terutama sektor pendidikan dan kesehatan.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Babel, Edy Nasapta, usai rapat paripurna penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan rapat paripurna penyampaian APBD Tahun Anggaran 2027 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Babel, Senin (31/8/2026).
Edy mengatakan, DPRD bersama Pemerintah Provinsi Babel akan berkolaborasi dalam menyusun anggaran dengan kondisi fiskal yang masih terbatas.
“Nilai nominal untuk 2027 sekitar Rp2 triliun lebih. Kalau APBD perubahan ini tidak banyak, karena memang sudah berjalan, nanti tinggal penyesuaian-penyesuaian. Pada saat finalnya nanti semua baru kita ketahui,” kata Edy.
Menurutnya, keterbatasan anggaran membuat pemerintah daerah dan DPRD harus benar-benar menentukan skala prioritas dalam penggunaan anggaran.
Ia menegaskan, pemenuhan layanan dasar masyarakat harus menjadi prioritas sebelum pemerintah mengalokasikan anggaran untuk program lainnya.
“Ya, itu layanan dasar. Layanan dasar itu harus kita penuhi dulu. Harus selesai kita penuhi dulu. Lalu selanjutnya baru kita menginjak kepada prioritas yang lain,” ujarnya.
Edy menyebut sektor kesehatan dan pendidikan menjadi bagian penting yang harus diselesaikan, termasuk kewajiban-kewajiban dasar pemerintah daerah.
“Layanan dasar itu penting sekali, harus kita bereskan dulu, baik kesehatan, pendidikan, semua. Termasuk pembayaran semua yang dasar-dasar,” katanya.
Di sisi lain, Edy mengungkapkan pembangunan rumah sakit jantung di Bangka Belitung belum dapat dilaksanakan dalam waktu dekat. Salah satu kendalanya adalah keterbatasan anggaran.
Ia mengatakan, DPRD bersama Gubernur Babel sepakat untuk tidak menggunakan skema dana pinjaman untuk membiayai pembangunan rumah sakit tersebut.
“Di 2027 kita belum bisa melaksanakan pembangunan rumah sakit jantung dikarenakan kita semua sepakat dengan Bapak Gubernur juga untuk tidak memakai anggaran itu dari dana pinjaman,” ungkapnya.
Meski demikian, Edy menegaskan DPRD tetap mendukung pembangunan rumah sakit jantung karena dinilai sebagai program yang penting bagi masyarakat Babel.
“Insyaallah Bangka Belitung seperti kata Bapak Gubernur tadi, harus ada. Sebagai program yang sangat baik, kita juga mendukung, tetapi tinggal uangnya,” ujarnya.
Karena itu, DPRD berharap pemerintah pusat segera menyalurkan Dana Bagi Hasil (DBH) dan royalti timah yang menjadi hak daerah.
“Mudah-mudahan pemerintah pusat cepat mengucurkan DBH dan royalti timah itu kepada kita, karena memang hak kita,” katanya.
DPRD Dorong Efisiensi Anggaran
Edy menambahkan, DPRD Babel akan terus mendorong kolaborasi bersama pemerintah daerah agar keterbatasan anggaran tidak menghambat pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, setiap anggaran yang tersedia harus dimanfaatkan secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Dorongannya adalah kolaborasi dan kita bersama-sama memikirkan supaya anggaran yang sempit ini bisa cukup,” jelas Edy.
Ia mengatakan, apabila nantinya terdapat ruang fiskal lebih, anggaran dapat diarahkan untuk program lain di luar kebutuhan prioritas.
Namun, program tersebut harus memiliki manfaat serta memberikan dampak bagi masyarakat dan pembangunan daerah.
“Nanti ada lebih, baru kita gunakan untuk hal-hal yang non-prioritas. Tetapi harus bermanfaat dan ada feedback-nya untuk provinsi kita, Bangka Belitung ini. Seluruh masyarakat bisa merasakan,” tuturnya.
Bantuan Air untuk Hadapi Kemarau
Sementara itu, terkait kondisi musim kemarau yang berdampak terhadap kebutuhan air masyarakat, Edy memastikan pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Ia menyebut bantuan air menjadi salah satu bentuk intervensi pemerintah untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.
“Pastinya itu sudah ada. Kita juga sudah ada anggaran-anggaran untuk membantu itu di OPD terkait,” katanya.
Menurut Edy, bantuan air tersebut sudah mulai dijalankan. DPRD juga akan memastikan ketersediaan anggaran agar penanganan kebutuhan masyarakat tetap dapat berjalan.
“Ya, sudah mulai,” ujarnya.
Edy menambahkan, pemerintah daerah juga telah memiliki pos anggaran tersendiri untuk penanganan bencana. Sementara untuk besaran anggaran bantuan air, pihaknya masih akan melihat perkembangan dan pembahasan lebih lanjut.
“Air lah. Kalau bencana itu sudah ada pos-posnya juga. Nanti untuk finalnya, nantilah kita lihat sama-sama,” pungkasnya.
