Babel,LibangNews.Com – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendukung rencana pembangunan Rumah Sakit Jantung dan Stroke sebagai upaya meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat. Namun, dukungan tersebut disertai penolakan terhadap rencana pembiayaan melalui pinjaman daerah maupun penggunaan APBD yang dinilai masih memiliki keterbatasan fiskal.
Sikap tersebut mengemuka dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Babel yang membahas surat usulan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung terkait rencana pembangunan rumah sakit tersebut.
Ketua DPRD Babel menegaskan, DPRD tidak mempermasalahkan pembangunan fasilitas kesehatan itu karena memang menjadi kebutuhan masyarakat. Akan tetapi, sumber pendanaannya harus dipertimbangkan secara matang agar tidak membebani keuangan daerah.
“Pada prinsipnya kami mendukung pembangunan Rumah Sakit Jantung dan Stroke. Namun kami tidak menyetujui jika pembangunannya menggunakan pinjaman daerah ataupun membebani APBD, karena kondisi fiskal daerah saat ini masih terbatas,” kata Didit, Senin (3/8/2026).
Menurutnya, pemerintah daerah sebaiknya mengupayakan sumber pembiayaan lain yang lebih memungkinkan. Salah satu opsi yang didorong DPRD adalah memperjuangkan pencairan dana royalti timah yang hingga kini masih berada di pemerintah pusat.
DPRD menilai dana royalti timah yang diperkirakan mencapai sekitar Rp2,1 triliun dapat menjadi solusi pendanaan pembangunan strategis tanpa harus menambah utang daerah.
Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ferry Apriyanto, belum memberikan banyak tanggapan usai mengikuti rapat tertutup Banggar DPRD.
Ia hanya menyampaikan bahwa pembahasan terkait pembiayaan pembangunan Rumah Sakit Jantung dan Stroke akan mengikuti mekanisme penyusunan anggaran daerah.
“Nanti akan berproses di TAPD dan Banggar dalam pembahasan KUA-PPAS maupun APBD. Hasilnya akan disampaikan setelah proses pembahasan selesai,” ujar Ferry.
Rencana pembangunan rumah sakit tersebut masih akan dibahas lebih lanjut dalam tahapan penyusunan anggaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebelum ditetapkan sebagai bagian dari program pembangunan daerah.
